Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Reza

    Maaf sebelumnya saya mau bertanya kejadian ini kiasaran tahun 2013 ke 2014, orang tua saya memiliki rumahdan tanah dgn luas tanah 358m2,dan di akui atau di hak atau seolah telah diberikan kepada ibu tiri saya, sedangkan bukti tertulis tangan dari ayah kandung saya yg menyatakan bahwa rumah itu telah diberikan tidak ada, sedangkan dalam sertifikat nama yg berhak memegang hak, tertulis atau tercantum ada nama pribadi saya, tapi di saat rumah tersebut di jual oleh adik saya yg paling kecil, sepeserpun saya tidak menerima uang dari hasil penjualan rumah ayah saya. tolong bantuannya apa yg harus saya lakukan dan saya perbuat, apa ini termasuk penipuan atau penggelapan?

  • Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh Setiyo Budi, S.H., M.H., Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Setelah saya membaca dan memahami permasalahan yang saudara sampaikan, saya mencoba menjawab. Sebelum saya melangkah ke pokok masalah, perlu saya gambarkan sebagai berikut. Apakah ibu tiri saudara menikah secara resmi atau hanya sebatas nikah siri dan adik saudara yang menjual sekandung atau dari ibu tiri yang sekarang dipermasalahkan. Karena hal ini terkait mengenai sah tidaknya pembagian waris yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan pembagian waris secara islam. Pembagian warisan menurut KUH Perdata: Pasal 852a KUH Perdata: Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris. Berdasarkan Pasal 852a KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa Ibu memiliki hak untuk mendapatkan bagian waris. Ibu anda sebagai istri yang sah secara hukum berhak untuk mendapatkan bagian mutlak, yaitu sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.” Namun demikian bilamana ibu saudara adalah istri siri maka ibu saudara tidak berhak mendapatkan waris. Pada dasarnya KUH Perdata menganut asas monogami, sehingga bagian bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya pada catatan sipil maka tidak mendapat bagian waris. Ketentuan waris menurut Undang-undang Perkawinan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memutuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Berdasarkan uraian diatas, dapat kami simpulkan sebagai berikut: 1. Seandainya ibu tiri dan adik saudara merekayasa seolah-olah mendapatkan wasiat dari almarhum sehingga terjuallah harta warisan tanpa sepengetahuan saudara Reza selaku salah satu ahliwarisnya dan tidak mendapatkan bagian dari penjualan waris dimaksud, maka saudara harus menanyakan secara kekeluargaan. 2. Namun jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan ketentuan pembagian waris pada umumnya, maka perlu diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum negara atau hukum pidana dengan indikasi pengelapan sesuai dengan: Pasal 372 KUHP menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Di dalam salah satu unsur Pasal 372 KUHP tersebut di atas menyebutkan mengenai “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Salah satu unsur ini menerangkan bahwa Pasal 372 KUHP akan terbukti apabila barang yang digelapkan adalah milik/kepunyaan seseorang. Terkait dengan kepunyaan atau sebut saja dengan kepemilikan ini, maka akan bersinggungan dengan “keperdataan” yang mana dalam proses kepemilikan ini dapat dalam berbagai bentuk seperti kepemilikan yang diperoleh dari jual beli, hibah dan warisan. Ketiga bentuk perolehan hak milik ini akan menjelaskan bagaimana seseorang dapat ‘mempunyai’ atau ‘memiliki’ barang tersebut. Dalam hal penggelapan harta warisan yang masih dalam sengketa, barang yang menjadi objek penggelapan masih dalam keadaan ‘sumir’ dimana Korban yang dalam hal ini mengaku menjadi korban penggelapan belum dapat menjelaskan kepemilikannya atas harta warisan itu, yang dikarenakan proses kepemilikan melalui harta warisan masih dalam sengketa (belum final). Peran penyidik dalam ‘mendudukkan’ Pasal 372 KUHP tidak cukup hanya melihat dari aspek perbuatan si pelaku (pleger), namun juga harus mempertimbangkan dari aspek keperdataannya yang menyangkut kepemilikan objek penggelapan tersebut. Oleh karenanya, atas sengketa warisan yang masih berjalan pihak penyidik harus menunggu untuk mendapatkan kejelasan atas kepemilikan ‘yang mana’ yang telah digelapkan oleh si pelaku melalui putusan Pengadilan Adanya anggapan, dengan hanya melihat nama kepemilikan yang tertera dalam sertifikat hak milik (objek sengketa harta warisan) sudah dapat menentukan kepemilikan seseorang atas harta tersebut. ‘Anggapan’ ini merupakan jalan pemikiran yang salah karena untuk menentukan kepemilikan seseorang atas suatu benda tidak hanya nama pemilik benda itu namun juga dapat dari harta warisan. Harta warisan ini tidak memerlukan ‘nama kepemilikan’, karena melalui penetapan pengadilan seseorang sudah dapat memiliki harta tersebut. Pentingya aspek keperdataan untuk melihat adanya hubungan secara langsung atau tidak antara korban dengan objek penggelapan akan berefek kepada delik itu sendiri. Apabila unsur kepemilikan ini belum dapat terpenuhi maka akan dipandang onvolkomendelictsvorm (bentuk delik tidak sempurna). Oleh karenanya Kepolisian maupun Kejaksaan harus barhati-hati dalam menerapkan Pasal 372 KUHP kepada seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana penggelapan. Karena penetapan tersangka tanpa melengkapi unsur-unsur yang ada sesuai dengan undang-undang dapat dipandang sebagai kesewenangan dalam kekuasaan. Jika kurang jelas silahkan saudara datang langsung ke Kantor BPHN di Jalan Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur Telepon: (021) 8091908 atau datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Jawa Barat. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan kepada saudara semoga bermanfaat.