Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • Muhammad Dawud

    Ingin tanya, bagaimana cara mengajukan alat bukti wanprestasi yang berwujud elektronik kepada Hakim? Apakah harus dicetak dan di nazegel/pemeteraian ke kantor pos? Kalau harus dinazegel, kapan pengajuan alat bukti tanpa kertas dimulai ya min? Terima kasih

  • Dijawab Oleh -

    Di Jawab Oleh : Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum BPHN) Anda tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang menjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah ingkar janji. KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Terkait alat bukti wanprestasi, dalam Hukum Acara Perdata mengenal 5 macam alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), yaitu: Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah. Terkait permasalahan anda, apabila adanya alat bukti wanprestasi dengan wujud elektronik, maka keabsahan alat bukti dari adanya wanprestasi berdasarkan UU ITE, diatur dalam pasal 5, 6 dan 44. Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 44 Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Namun, sesuai pengaturan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak semua alat bukti yang berwujud elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal, yaitu : a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Penjelasan pasal ini, bahwa surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Namun ketentuan UU ITE Nomor 11 tahun 2008 telah di uji materialkan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dijelaskan sebagai berikut: Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat putusan MK tersebut maka ada perubahan penjelasan terkait ini, sehingga penjelasan pasal 5 (1) berdasarkan UU ITE No. 17 tahun 2016 menyebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terkait permasalahan anda, karena perbuatan hukum yang diwanprestasikan tidak jelas, padahal kejelasan informasi ini menentukan apakah alat bukti tersebut merupakan dokumen yang dikenakan bea materai. Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (“UU 13/1985”), fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Pasal 2 ayat (1) UU 13/1985 menjelaskan apa saja dokumen yang dikenakan Bea Meterai, antara lain: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. akta-akta notaris termasuk salinannya; c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya; d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000,-: 1) yang menyebutkan penerimaan uang; 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-; f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-. Selain itu, surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, serta surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang ingin digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan juga dikenakan Bea Meterai (Pasal 2 ayat [3] UU 13/1985). Agar bisa dijadikan alat bukti, maka atas dokumen tersebut bea materai yang terutang harus dilunasi terlebih dahulu dengan cara pemeteraian kemudian. Aturan ini ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 yang berlaku sejak tanggal 25 April 2014. Pengaturannya adalah bahwa pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk menjawab pertanyaan anda dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Berdasarkan UU ITE Pasal 5 dan 6, pengajuan alat bukti wanprestasi berwujud elektronik dapat dilakukan dengan mengajukan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud KUHAP. 2. Alat bukti elektronik yang dicetak, tidak perlu dibubuhkan materai sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 3. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengenai hal yang dikecualikan yaitu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, maka materai dikenakan terhadap dokumen yang ingin digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan (Pasal 2 ayat [3] UU 13/1985) dan pemateraian tersebut harus dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainnya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Demikian semoga dapat mencerahkan.