Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Konferensi Internasional Ketiga mengenai Akses Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana diselenggarakan di Tbilisi Georgia tanggal 13-15 November 2018. Diselenggarakan oleh Parlemen Georgia dan  Layanan Bantuan Hukum Georgia, bekerjasama dengan beberapa NGO dan Badan PBB yakni International Legal Foundation (ILF), Open Society Justice Initiative (OSJI), UNDP, UNODC, Uni Eropa, UNICEF dan beberapa NGO internasional lainnya, konferensi ini mendiskusikan tantangan global dalam memastikan akses terhadap layanan bantuan hukum yang berkualitas bagi orang miskin dan rentan, terutama dalam system peradilan pidana.

Konferensi ini merupakan lanjuta dari Konferensi Pertama di Johannesburg (2012) dan Konferensi Kedua di Buenos Aires (2016). Dengan melibatkan perwakilan Negara-negara, Pemberi Bantuan Hukum, anggota masyarakat madani dan para ahli lainnya dalam diskusi, konferensi ini diharapkan dapat mengembangkan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap bantuan hukum sebagaimana ditunjukkan dalam pengalaman-pengalaman terbaik serta solusi inovatif dari berbagai Negara.

Konferensi ini dhadiri 300 peserta dari 65 negara, dengan dibagi dalam beberapa sesi Pleno, Pararel dan diskusi kelompok. Delegasi Indonesia diwakili oleh Prof. Benny Riyanto, S.H., M.H., (Plt Kepala BPHN) dan Constantinus Kristomo, S.S., M.H. (Kepala Bidang Bantuan Hukum). Dalam konferensi ini, BPHN diberi kesempatan untuk berbagi  pengalaman di Sesi Pararel dan dua  sesi diskusi kelompok.

Dalam diskusi kelompok pertama mengenai Jaringan Regional Bantuan Hukum yang dihadiri oleh beberapa perwakilan kaukus Asia, Amerika Latin, Eropa dan Afrika, BPHN menjelaskan mengenai beberapa forum ASEAN yang diharapkan dapat mengangkat isu Akses Bantuan Hukum dalam ASLOM/AWLOM, serta kerjasama dengan Taiwan Legal Aid Foundation di mana buruh migran dari Indonesia mendapatkan Bantuan Hukum di Taipei. Sedangkan dalam Sesi Diskusi Kelompok mengenai Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB butir 16.3, BPHN menyampaikan beberapa perkembangan yakni penggunaan Teknologi Informasi untuk monitoring kualitas Bantuan Hukum,  serta dorongan terhadap Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Perda Bantuan Hukum sehingga semakin banyak masyarakat miskin yang terlayani.

Sedangkan dalam sesi Pararel Khusus mengenai Bantuan Hukum Perdata, BPHN berbagi pengalaman dalam implementasi bantuan hukum perdata di mana kasus perceraian merupakan kasus terbanyak. Dampak Bantuan Hukum Perdata kasus Perceraian ini adalah didapatkannya identitas hukum bagi para Ibu dan anak-anaknya. BPHN juga berbagi pengalaman dalam memberdayakan Paralegal sebagai akses Bantuan Hukum Perdata. Hal ini cukup menarik perhatian dari para peserta.

Melalui Konferensi ini peserta didorong untuk mengembangkan rencana aksi konkret untuk mengatasi tantangan yang berhubungan dengan pemberian layanan bantuan hukum dan implementasi lanjutan dari UN Principles and Guidelines. Peserta juga diminta untuk menyadari bagaimana kerangka-kerangka dan inisiatif tambahan dapat terintegrasi dengan tujuan tersebut, seperti Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030 dengan prinsipnya “No One Left Behind”, terutama Tujuan 16 target 3 yakni Rule of Law dan Akses Keadilan untuk semua.

Dalam penutupan konferensi, peserta mendapat kesempatan untuk mengadopsi deklarasi yang berisi tentang komitmen untuk mengembangkan akses bantuan hukum dalam level domestic, serta kerjasama dalam level regional dan internasional. ***(CK)