Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



 

lsc.bphn.go.id-Jakarta. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Enny Nurbaningsih memastikan bahwa masuknya klausul Tindak Pidana Korupsi dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Justru dengan masuknya Klausul Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KUHP maka ini akan mempermudah KPK dalam penegakan hukum, “ ungkap Kepala BPHN. 

Dirinya pun menambahkan, "Buat KPK, ini adalah salah satu pintu memudahkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang jenisnya terus berkembang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.

Dalam hal ini Pemerintah, memastikan tak memiliki niatan melemahkan KPK, justru revisi ini merupakan kesempatan mengatur secara komprehensif penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan tidak menyentuh Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tegas Kepala BPHN.

Dirinya pun menyebutkan perubahan tersebut berfokus memperkuat hukum materiil. Seperti  yang ada saat ini, Kepala BPHN memberikan contoh beberapa bentuk rumusan yang belum diratifikasi Indonesia dari United Nation Convention Against Corruption, seperti memperdagangkan pengaruh, suap dan korupsi di sektor swasta, tindak pidana pejabat publik asing, serta pejabat internasional. ***(RA)