Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Tangerang 16 Maret 2019, Sebagai perwujudan dari visi Kementerian Hukum dan HAM RI agar masyarakat memperoleh kepastian hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum - BPHN melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum Keliling melalui Mobil Penyuluhan Hukum Keliling di salah satu kampung tematik binaan Pemerintah Kota Tangerang - Kampung Markisa, Karawaci. Kegiatan dibuka oleh Lurah Pasar Baru - Kota Tangerang, dalam sambutannya beliau mengatakan sangat mengapreasiasi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI - BPHN yang telah berkenan untuk memberikan informasi hukum kepada warga di lingkungan kampung markisa. Pada kesempatan pertama Penyuluh Hukum Ahli Muda dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Asiyah Budiarti memberikan pendalaman pengetahuan mengenai permasalahan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang umumnya terjadi di masyarakat dan didominasi oleh kasus yang menimpa perempuan dan anak, selain itu di bahas pula mengenai sistem peradilan pidana anak melalui UU. No. 11 Tahun 2012 yang dipaparkan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Sumarno yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara untuk melindungi segenap rakyatnya termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum dimana ditekankan mengenai konsep penyelesaian secara restorative justice. Selanjutnya  dalam rangkain kegiatan Temu Sadar Hukum ini diberikan pendalaman juga terkait Narkotika oleh Teguh Ariyadi salah seorang Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, terakhir Kegiatan TSH tersebut ditutup dengan penjelasan lebih lanjut terkait Bantuan Hukum menurut UU No. 16 tahun 2011 yang disampaikan oleh Sudaryadi, Penyuluh Hukum Ahli Madya sekaligus koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di BPHN dijelaskan oleh Sudaryadi bahwa sesuai amanah UU, Negara menjamin kepastian hukum terhadap seluruh warga negaranya khususnya masyarakat miskin dalam hubungannya tentang bantuan hukum dimana dalam setiap prosesnya terhadap seluruh warga negara yang masuk kriteria sebagai penerima bantuan hukum dalam UU ini akan diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma / gratis melalui Organisasi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN. Dalam kegiatan ini pun dilakukan penyebarluasan informasi hukum melalui media mobil penyuluhan hukum keliling dalam bentuk cetakan  mengenai berbagai macam undang-undang, buku saku, leaflet serta komik pengetahuan hukum yang bisa didapat dengan gratis sebagai upaya untuk menanamkan budaya cerdas hukum. Para Penyuluh Hukum BPHN juga membuka ruang konsultasi hukum kepada setiap warga masyarakat sekitar yang sedang bermasalah dengan hukum sebagai representasi negara hadir melalui penyuluh hukum untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.