Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id-Jakarta. Inpassing nasional hari ini menjadi hajat besar bagi Kemenkumham, bagaimana tidak ribuan orang dari seluruh wilayah kerja nasional telah menunggu petunjuk pelaksanaan inpassing disahkan dan bersiap memantaskan diri untuk menduduki Jabatan Fungsional yang dilamar. Di hadapan perwakilan dari masing-masing kantor wilayah Kepala Bidang Penyuluhan Hukum membahas peluang dan tantangan yang akan menanti dalam Inpassing Nasional dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Syarat Inpassing sendiri memang berbeda dari tahap sebelumnya di Tahun 2015, Inpassing Nasional ini menghendaki syarat yang lebih kompleks, salah satunya adalah Uji Kompetensi yang ibarat lubang jarum bagi calon Penyuluh Hukum, setiap peserta inpassing harus lulus dari tahap ini. Selain itu dalam Inpassing Nasional harus didahului dengan pengajuan Peta Formasi Jabatan melaui apliaksi e-formas. Pada sesi kedua disampaikan oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Penyuluh Hukum, bahwa Standar Kompetensi Penyuluh Hukum telah masuk babak final pengundangan, dan dengan berlakunya Standar Kompetensi ini setiap Penyuluh Hukum berkewajiban memenuhi aturan yang ada di dalamnya. Pelaksanaan tugas Penyuluh Hukum bukanlah kegiatan yang pasif, karena perkembangan masyarakat yang bergerak cepat. Terlebih lagi dengan berkembang pesatnya Teknologi Informasi, Penyuluh Hukum wajib melek teknologi, hal ini tentu sejalan pula dengan apa yang dikolaborasikan dalam Standar Kompetensi ini. Bahwa Penyuluh Hukum adalah garda terdepan dalam penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat, ujung tombak dalam memastikan masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. ***(MDF/RA)