Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Lsc.bphn.go.id – Jakarta. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Pusluhbankum) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan Lokakarya Publik Speaking dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Unit Utama Eselon I Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa 5 Desember 2017 di Aula lantai 6 Gedung BPHN. Turut hadir sebagai Narasumber Endah Purwitasari Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma Depok.

Lokakarya tersebut dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Djoko Pudjirahardjo dan didampingi oleh Kepala Bidang Penyuluhan Hukum Supriyatno. Kapusluh menyambut baik acara ini mengingat pentingnya peningkatan SDM bagi JFT Penyuluh Hukum ditengah-tengah tuntutan globalisasi dimana JFT Penyuluh Hukum mau tidak mau harus menyesuaikan perkembangan zaman dengan meningkatkan dan memperluas wawasan keilmuan dan keterampilan.

Dalam sambutannya Kapusluh mengatakan “Bayangkan jika Penyuluh Hukum yang seharusnya jago memainkan peran di panggung saat penyuluhan malah gugup saat menghadapi audiens yang banyak dikarenakan demam panggung, materi hukum yang semulanya akan disampaikan malah buyar dikarenakan kurangnya keahlian dalam publik speaking” ujarnya. Alumni Fakultas Hukum UGM ini juga menambahkan “Sudah sepantasnya Penyuluh Hukum untuk sering-sering mengikuti lokakarya semacam ini, umur bukanlah alasan untuk tidak mengembangkan wawasan yang ada”.

Kemajuan zaman telah menggiring manusia untuk mampu berkompetensi dan senantiasa meningkatkan kualitasnya demi menghadapi berbagai tantangan hidup terlebih di era globalisasi saat ini. Penyuluh Hukum sebagai mediator terhadap peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat mesti memiliki daya saing yang selalu megikuti alur zaman agar tidak salah dalam memberikan informasi juga mampu menyaring informasi untuk masyarakat.

Selain itu juga, sebagai seorang penyuluh hukum juga tidak hanya menguasai ilmu hukum, melainkan perlu juga menguasai ilmu komunikasi. Karena hakekatnya seorang penyuluh hukum itu tidak sekedar menyampaikan materi hukum namun, ada pesan hukum yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas dengan berbagai metode agar pesan hukum tersebut bisa diterima oleh masyarakat sehibgga adanya perubahan perilaku di masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kompetensi bagi para JFT Penyuluh Hukum, tutup Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. (RSH/RA)