Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id - Jakarta. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof R. Benny Riyanto hadir dalam penutupan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2019, yang digelar Rabu (27/2) di Hotel Mercure Ancol – Jakarta Utara. Dalam kesempatan sore hari ini, Prof R. Benny memberikan sambutan sekaligus menutup Rakor Pelaksanaan Bantuan Hukum.
Rakor Pelaksanaan Bantuan Hukum diikuti seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadivyankum) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM selaku Panitia Pengawas Daerah terkait penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
Selain memberikan sambutan penutupan, Prof R. Benny memberikan penyerahan penghargaan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan dua kategori. Pertama, Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terbaik Tahun 2018. Kedua, pengargaan pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terbaik Tahun 2018.

Piagam 1
Kanwil Pelaksanaan Verifikasi Akreditasi Terbaik

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah sebagai Terbaik I;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten sebagai Terbaik II;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara sebagai Terbaik III;
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Harapan I;
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Barat sebagai Harapan II;

Piagam 2

Kanwil Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terbaik

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta sebagai Terbaik I;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai Terbaik II;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh sebagai Terbaik III;
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Harapan I;
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Harapan II;