Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id - Jakarta. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan seluruh Kepala Pusat di BPHN  menjadi pengisi materi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2019 di Hotel Mercure Ancol, Rabu (27/2), tentang program pada setiap pusat di BPHN .

Dalam kesempatan ini Audy Murfi, Sekretaris BPHN, menyampaikan kepada para peserta kegiatan, terutama kepada seluruh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham, untuk melakukan pengawasan dalam pengisian aplikasi SMART Program Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah  agar ada keseimbangan antara  pagu anggaran dan realisasinya.

“Bapak dan Ibu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, perlu pengawasan dalam pengisian aplikasi SMART Program Pembinaan Hukum Nasional di wilayah untuk pecapaian yang seimbang antara pagu anggaran dan realisasi”, ujarnya.

Sementara itu, Yasmon, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menghimbau kepada seluruh unit utama dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk  menguatkan program JDIH. Yasmon menambahkan, saat ini dari 11 unit utama di Kemenkumham hanya 3 unit utama saja yang sudah terintegrasi dengan JDIH.
“dari 11 unit utama di Kemenkumham, baru 3 unit utama yang terintegrasi, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional”, jelasnya.

Seiring hal itu, Yasmon juga mengatakan paradigma JDIH saat ini adalah dunia tanpa batas, dan ada lebih dari 93051 dokumen hukum yang dapat diakses pada website JDIH.

Pengisi materi lainnya, Liestiarini Wulandari, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, menyampaikan mengenai dimensi-dimensi  yang digunakan dalam analisis dan evaluasi.
“Analisis dan Evaluasi ini menggunakan 1 dimensi utama, yaitu pancasila, dan 5 dimensi analisis dan evaluasi sebagai metode yang terus disempurnakan”, jelasnya.

Liestiarini menambahkan di Kemenkumham akan dibentuk jabatan analis hukum  untuk mendukung tugas dan fungsi analisis dan evaluasi hukum nasional.

Mohamad  Yunus  Affan,  Kepala  Pusat  Penyuluhan dan Bantuan Hukum, juga menjelaskan pentingnya sinergitas antara advokat, paralegal dan penyuluh hukum untuk bersama-sama menegakan hukum nasional. Yunus menambahkan, saat ini ada 2557 advokat, 2946 paralegal, dan 416 penyuluh hukum yang sudah terintegrasi dengan BPHN.

Kemudian Yunus menjelaskan tentang tugas utama penyuluh hukum, “tugas utama penyuluh hukum adalah meningkatkan kualitas Desa Sadar Hukum dan mengembangkan Desa Sadar Hukum, baik yang sudah ada maupun belum ada”.

Mengakhiri materi, Djoko Pudjirahardjo, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan sinergi dalam menjalankan tugas.
“agar ada dukungan, sinergi, dan kerja sama antar seluruh pihak dalam menjalankan tugas agar tujuan organisasi dapat terwujud”, ajaknya.  (Lisa, Mamet).