Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id – Jakarta. Mengawali awal tahun 2019, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Djoko Pudjirahardjo, S.H.,M.Hum beserta jajarannya di jabatan struktural serta JFT Penyuluh Hukum di lingkungan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum mengadakan rapat awal tahun serta evaluasi kinerja dan capaian sepanjang tahun 2018. Rapat tersebut merupakan sebuah langkah awal di awal tahun 2019 agar pelaksanaan kegiatan di taun 2019 dapat terlaksana dengan baik.

Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan beberapa hal seperti target yang harus di capai di tahun 2019. Sepanjang tahun 2018, kita sudah mencapai banyak hal, namun sebagai cambuk penyemangat kita, capaian yang sudah kita raih masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa kita capai, ungkap Kapusluhbankum.

Harusnya potensi capaian kita harus lebih dari yang telah kita raih saat ini tegas beliau. “Harapan saya di tahun 2019 ini kita tidak hanya mencapai target, melainkan mencapai potensi yang seharusnya dapat kita raih, contohnya dari sisi serapan kita harus mencapai lebih tinggi dari yang kita raih di tahun 2018,” sambung beliau.

Untuk mencapai tujuan kita bersama, kita harus saling bersinergi baik jabatan struktural maupun JFT Penyuluh Hukum, harus bisa kerja bersama demi mencapai tujuan bersama kita semua. Kedepannya saya berharap JFT Penyuluh Hukum bisa menjadi icon tidak hanya BPHN, melainkan Icon Kementerian Hukum dan HAM, karena JFT Penyuluh Hukum tersebar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Untuk JFT Penyuluh Hukum saya berharap kedepannya perlu ada peningkatan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan. Bukan berarti saat ini tidak bagus, tapi dari segi tema lebih beragam hingga target yang disuluhkan juga perlu ada pembaharuan misalkan ormas, atau komunitas-komunitas yang hidup di masyarakat. Hal ini perl dilakukan agar JFT Penyuluh Hukum BPHN semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut Kapusluhbankum juga menyampaikan bahwa, untuk di tahun 2019, kita perlu juga mencoba beberapa hal, contohnya Wilayah Bebas Korupsi. Untuk tahun 2018, Aplikasi Sidbankum juga mendapat predikat sebagai Top 99 Inovasi dalam Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB. Bisa juga tahun ini kita mendapatkan gelar sebagai Wilayah Bebas Korupsi. Hal ini tidak mudah, perlu komitmen yang kuat, integritas serta kinerja bersama di lingkungan Pusluhbankum, tutup Kapusluhbankum. ***(RA)