Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Pangkalpinang BPHN.go.id - Acara Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan pada hari Senin, 17 September 2018  berlangsung di Aula Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kegiatan tersebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bapak Yasonna H. Laoly didampingi oleh Plt. Kepala BPHN, Kepala Kantor Wilayah Kep. Bangka Belitung,  Sekretaris BPHN, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kep. Bangka Belitung, Kepala Biro Umum, para Pejabat Eselon III di lingkungan Kanwil Kep. Bangka Belitung, para Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bangka.Belitung,  Kepala Bidang Pembudayaan Hukum BPHN, Kasubbid Pembinaan Desa Sadar Hukum BPHN dan staff   serta para undangan turut hadir di dalam acara tersebut.

Kegiatan ini dibuka dengan laporan  pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung bapak Sulistiarso.

Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah untuk pembangunan lapas dan rutan dari Bupati Bangka Tengah kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditandai dengan Pemberian Piagam Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Gubernur Kep. Bangka Belitung, Walikota Pangkalpinang, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah dan Bupati Bangka Selatan, dilanjutkan dengan pemberian Medali Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Camat  yang Kelurahan dan Desanya mendapat predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain Camat, Medali juga diberikan kepada 8 orang Lurah dan Kepala Desa yang Desanya/Kelurahannya memperoleh predikat Desa /Kelurahan Sadar Hukum. Selain memperoleh medali Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan tersebut juga memperoleh prasasti Anubawa Sasana Desa/Kelurahan yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM. Dalam Penandatangan  Prasasti Desa/Kelurahan Sadar Hukum,  Menteri Hukum dan HAM di dampingi oleh PLT. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kepala Kantor Wilayah. Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM juga memberikan Piagam Peduli Bantuan Hukum kepada Gubernur, Bupati Belitung Timur dan.Bupati Bangka Selatan serta 2 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Propinsi Kep. Bangka  Belitung atas jasa2nya memberikan.bantuan hukum kepada Orang/Kelompok Masyarakat Miskin sebagai salah satu bentuk komitmen untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat.  Desa/kelurahan yang telah diresmikan menjadi desa sadar hukum, di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 adalah Kelurahan Gabek Dua,  Desa Terentang III, Desa Namang, Desa Petaling, Desa Selat Nasik, Desa Burong Mandi, Desa Mekar Jaya dan Desa Sengir.
Predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan setelah desa/kelurahan tersebut dinilai atas dasar 4 dimensi yaitu Dimensi Infornasi Hukum, Dimensi Implementasi.Hukum, Dimensi Akses Keadilan dan Dimensi Regulasi dan Pelayanan Publik dengan bobot penilaian masing masing 20%, 40%, 20% dan 20%. Nilai yang harus diperoleh untuk dapat dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum atau memiliki kesadaran hukum tinggi adalah 141 sd 202. Dan salah satu.syarat utama yang harus ada di setiap desa/kelurahan sadar hukum adalah.memiliki. Kelompok Keluarga Sadar Hukum atau KADARKUM. (Humas BPHN)