Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Dalam memberikan pencerahan dan pengetahuan tentang kesadaran hukum kepada masyarakat, Kementrian Hukum dan Hah Azasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat mengadakan ceramah penyuluhan hukum terpadu di Kabupaten Subang tahun anggaran 2018 dengan mengundang Lurah, beberapa Kades, karang taruna, kader PKK dan tokoh masyarakat untuk menjadi peserta di ruang rapat Bupati. Selasa (24/4/18).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Asda I) Pemkab Subang Bambang Suhendar, S.IP mengapresiasi kegiatan penyuluhan hukum terpadu tersebut dan diharapkan tetap berlanjut untuk memberikan pencerahan tentang kesadaran hukum kepada masyarakat khusunya masyarakat di Kabupaten Subang guna memberikan maupun menambah pengetahuan tentang kesadaran hukum di masyarakat.

“Jargon di Indonesia Hukum sebagai panglima, kita semua  harus taat dan patuh terhadap hukum dan semua setara dimata hukum tidak ada perbedaan baik orang kaya maupun orang yang tidak punya” Bambang Suhendar S.Ip mengatakan didalam sambutannya.

Lebih lanut Bqambang mengatakan bahwa untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat khususnya di kab. Subang perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan, seminar dan pembinaan-pembinaan baik langsung maupun tidak langsung melalui kearifan local yang merupakan salah satu bentuk kesadaran hukum di masyarakat.

Bantuan hukum terhadap masyarakat yang mebutuhkan diharapkan ada turun tangan langsung dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan bantuan lawyer atau pengacara yang ada di Subang sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan pendampingan dalam menghadapi hukum dapat terbantu. Masyarakat perlu tahu tentang LBH karena sangat membantu sekali sehingga diharapkan  peserta penyuluhan hukum ini dapat menjadi media penyaluran informasi kepada masyarakat luas disamping peran pemerintah daerah.

“Tingkat kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan, maka daripada itu Pemerintah daerah kabupaten Subang melalui Bagian Hukum akan selalu memberikan penyuluhan maupun sosialisasi ke desa/kelurahan yang diharapkan kedepannya tumbuh lebih baik desa/kelurahan sadar hukum” lanjut bambang lagi.

Dalam penyuluhan hukum terpadu tersebut hadir narasumber dari Kementrian Hukum dan HAM  RI kantor Wilayah Jawa Barat seperti sdr. Wawan Setiawan yang memberikan materi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan memaparkan bagaimana akses informasi hukum, demokrasi dan regulasi sebagai salah satu indicator penilaian desa/kelurahan sadar hukum.

Narasumber lainnya sdr. Zaki Fauzan yang memberikan materi tentang informasi Bantuan Hukum dan pemberdayaan pararegal dalam peningkatan layanan bantuan hukum yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. (rls/RA  - sumber Jabarpublisher.co)