Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



MANADO (BK) : Masih banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum ternyata disikapi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) dengan menggelar kegiatan Identifikasi dan Penjaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Kegiatan dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) peningkatan jumlah OBH dalam rangka Verifikasi dan Akreditasi tahun 2018.
  
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Pondang Tambunan mengatakan, akan berupaya mendorong para lembaga untuk bersinergi dengan Kemenkumham untuk mengambil peran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.
 
 
“Kami juga akan mencoba bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk membuat Perda terkait bantuan hukum,” ujar Tambunan saat membuka kegiatan yang diikuti 40 peserta yang terdiri dari unsur OBH, Dosen serta Mahasiswa dari beberapa Universitas di Sulut di Aula Kanwil Kemenkumham Sulut, Selasa (24/4/2018).
 
Dengan kurangnya OBH, katanya, menjadi kendala saat ini. Dimana, idealnya di satu Kabupaten harus memiliki satu OBH. Saat ini, dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut, hanya memiliki enam OBH yang terdaftar di Kemenkumham.
 

“Oleh karena itu Kemenkumham terus bekerja keras untuk dapat meningkatkan jumlah OBH di Sulut. Kami berharap kedepan akan lebih banyak lagi OBH yang mendaftar,” jelas Tambunan.

 
Tambunan sendiri dalam kegiatan itu ikut menjadi narasumber bersama Taswem Tarib, mantan Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Taswem Tarib yang juga dosen Universitas Jayabaya juga tampil sebagai narasumber dalam FGD dengan membawakan materi mengenai Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta Pemerataan dan sebaran Organisasi Bantuan Hukum. (RA - sumber Berita Kawanua)