Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Untuk terwujudnya Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional, sesuai dengan usulan yang disampaikan masing-masing Pusat dan Sekretariat, serta dalam rangka finalisasi draft Penataan Arstektur dan Informasi Kinerja (ADIK), Badan Pembinaan Hukum Nasional menghadirkan dari Direktorat Jenderal Anggara untuk memberikan pencerahan dalam Penyusunan Arsitektur dan Informasi (ADIK). Langkah ini perlu lakukan mengingat masing-masing Kementerian/Lembaga dalam waktu dekat akan menerima Pagu Indikatif Tahun 2016.

Bertempat di Aula Mudjono, Rabu (15/4), sekretaris BPHN, Sadikin Sabirin menyampaikan bahwa penjelasan mengenai ADIK , yang nanti dijelaskan oleh pejabat DJA merupakan langkah strategis yang digulirkan DJA dalam mengawal proses transformasi sistem penganggaran guna mempersiapan penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 sampai dengan 2019. Untuk itu perlu upaya terstruktur untuk memulai perubahan paradigma dalam proses penyusunan rencana anggaran. Dari berbasis jenis belanja (input based) bertransformasi menjadi berbasis ouput (performance based budgeting).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh DJA, banyak ditemukan dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja selama 8 tahun terakhir disebutkan bahwa “Informasi kinerja yang ada dalam database ternyata belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya suatu satuan kerja", ungkap beliau.

 

Untuk itu, pemerintah bertekad mulai tahun anggaran 2016 akan menerapkan sistem penganggaran berbasis outcome secara penuh. Tekad tersebut sejalan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Dan Penerapan sistem penganggaran berbasis outcome ini akan diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam dokumen RKAKL. Selanjutnya, akan diikuti dengan penguatan dan penajaman informasi kinerja. Melalui langkah penataan ini diharapkan pengalokasian dana di dalam RKAKL semakin jelas, relevan, dan terukur. Semoga upaya ini mampu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan setiap rupiah yang dikelola K/L untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, harap Sadikin Sabirin.

 

Dalam tersebut pejabat DJA, Indra, memberikan penjelasan secara detail terkait pengertian, kriteria, dan mekanisme penyusunan indikator kinerja, serta penyusunan target kinerja dalam RKAKL.

 

Kegiatan ini yang dihadiri oleh para pejabat Eselon II, III dan IV serta pejabat lainnya di lingkungan BPHN diberikan gambaran yang jelas manfaat dan filosofi penyusunan arsitektur penganggaran yang benar. Akhir mengenai Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta.