Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Lsc.bphm.go.id – Jakarta. Kementerian Hukum dan HAM RI pada Tahun 2018 ini akan melaksanakan Inpassing kedalam Jabatan Fungsional sebanyak 5 (lima) jabatan, dan kelima jabatan dimasud merupakan dimana Kemenkumham RI sebagai Instansi Pembinanya.

Kelima jabatan fungsional tersebut adalah Pemeriksa Keimigrasian, Analis Keimigrasian, Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, dan tidak terkecuali Penyuluh Hukum. Rencana pelaksanaan inpassing yaitu pada 1 Februari 2018 ini dengan ketentuan haru lolos uji kompetensi baik itu CBT, Portofolio, maupun Wawancara.

Dalam persiapan pelaksanaan inpassing nasional ini diprediksi bahwa jabatan fungsional Penyuluh Hukum akan menjadi jabatan dengan pendaftar terbanyak, karena sampai saat ini rekap usul sementara masih jabatan fungsional Penyuluh Hukum lah yang terbanyak.

Melihat besar kemungkinan membludaknya pendaftar untuk Penyuluh Hukum maka Kepala BPHN Prof.Dr. Enny Nurbaningsih mengharapkan bagi pegawai yang akan mengikuti tahapan inpassing menjadikan segala proses yang ada dapat dilakoni dengan serius. “Penyuluh Hukum merupakan profesi yang harus dijalankan dengan tulus, cakap, dan memiliki kemampuan. Jangan sampai Penyuluh Hukum hanya dijadikansebagai jabatan pelarian agar bertambahnya usia pensiun bahkan untuk naiknya tunjangan kinerja yang didapat” ungkapnya.

Selain itu Kepala BPHN sejak 2014 ini menambahkan “bahwa Penyuluh Hukum itu yah harus bisa berbicara didepan umum dengan tugas mencerdaskan masyarakat dengan harapan meningkatnya kesadaran hukum dimasyarakat”. Dengan begitu sudah seharusnya jabatan fungsional Penyuluh Hukum ini harus segera diisi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang penyuluhan hukum serta tulus dan ikhlas dalam mengabdi. (RSH)