Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Lsc.bphn.go.id - Jakarta- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui unit kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang mempersiapkan aplikasi Pos Bantuan Hukum Rutan Online, yang akan diterapkan di Indonesia pada 2018 ini.

Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo menjelaskan, bahwa aplikasi tersebut bertujuan untuk perluasan jangkauan bantuan hukum. Walhasil, tiap tahanan miskin di Rumah Tahanan akan dicarikan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terdekat melalui integrasi Aplikasi SID Bantuan Hukum (SID Bankum),  yang berguna untuk membantu pelaksanaan proses pemberianbantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum secara online

 

“Supaya lebih transparan dan akuntabel diintergrasikan bersama  Sistem Database Pemasyarakatan,” tuturnya, Senin 29 Januari 2018.

 

Sedangkan untuk menjangkau “Sandwich People” atau masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin. Namun juga tidak cukup kaya untuk membayar pengacara. BPHN bersama Organisasi Advokat mendorong para pengacara untuk menjalankan kewajiban Pro Bono atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.


Hal ini juga diutarakan oleh Constantinus Kristomo saat memaparkan kualitas bantuan hukum Indonesia, di salah satu forum Seminar Internasional mengenai Akses Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana: Jaminan Kualitas, Layanan Holistik dan persamaan dalam Akses, di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Cina digelar pada 24-25 Januari 2018.

 

“Kualitas bantuan hukum menjadi perhatian dari berbagai forum internasional yang membahas implementasi dari The UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems  yang telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada Desember 2012,” tuturnya menjelaskan.

 

 

Kristomo menambahkan, bahwa dalam seminar yang bertujuan untuk berbagi informasi mengenai implementasi bantuan hukum dari berbagai negara dan diskusi mengenai fitur dan struktur, yang diperlukan untuk menjamin kualitas bantuan hukum itu di tiap negara.

Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN ini memaparkan, bahwa untuk menjamin kualitas Bantuan Hukum di Indonesia. BPHN menggunakan Indeks Kinerja OBH. Yakni instrumen monitoring online yang menggunakan persepsi kepuasan klien.

“Dengan metode survey ke penerima bantuan hukum tersebut,” ujarnya. (RSH/Yos)