Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Lsc.bphn.go.id – Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional khususnya Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum kembali dikunjungi oleh Pimpinan Daerah setelah sebelumnya juga dikunjungi dari Pimpinan Daerah Kota Cirebon. Namun kali ini kunjungan langsung dari Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat dalam rangka mendengarkan konsep penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Perwakilan DPRD tersebut mengajukan beberapa pertanyaan seputaran permasalahan dalam penyelenggaraan bantuan hukum dan solusinya guna menyesuaikan dengan Kabupaten Tasikmalaya yang rencananya akan segera membuat Perda mengenai bantuan hukum.

Kepala Bidang Bantuan Hukum C.Kristomo menerima kunjungan tersebut bersama jajarannya di ruang rapat lantai 6 gedung BPHN cililitan Jakarta Timur.  Dalam penjelasannya C.Kristomo mengatakan bahwa BPHN telah menerbitkan buku panduan peraturan pelaksana UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimana didalamnya terdapat UU No 16 Tahun 2011 dan peraturan-peraturan pelaksananya.

Terkait beberapa pertanyaan dari Perwakilan DPRD Kabupaten Tasikmalaya diantaranya mengenai mengapa pembayaran atau pencairan dana bantuan hukum tidak menggunakan selain mekanisme reimbursement C.Kristomo mengatakan bahwa itu adalah keinginan dari BPK RI dan BPKP “aturan mengenai keuangan negara dan bagaimana haluannya tetap kita berpedoman dan atas saran dari BPK dan BPKP hal ini dikarenakan agar dalam penyelenggaraan bantuan hukum tidak ada kasus-kasus penyelewengan hingga merugikan keuangan Negara” ungkapnya.

Dengan seringnya para pembuat aturan dan kebijakan di daerah ke BPHN dalam rangka audiens mengenai penyelenggaraan bantuan hukum maka hal ini bisa dianggap sebagai pertanda serius bahwa daerah juga harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum baik berpartisipasi dengan membuat aturan pelaksana dari UU No 16 Tahun 2011 maupun berpartisipasi dengan memberikan porsi khusus di APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum di daerah. (RSH)