Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



BPHTV-Jakarta. Beberapa waktu lalu Kementerian Hukum dan HAM RI meresmikan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi DKI Jakarta. Peresmian Kelurahan Sadar Hukum di laksanakan pada tanggal 25 Februari 2015 dan sebanyak 32 Kelurahan Sadar Hukum diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum di kantor Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Penetapan Kelurahan Sadar Hukum ini merupakan target yang ingin diwujudkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kalla. Bahkan dalam RPJM Nasional 2015 – 2019 kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu prioritas. Dan untuk tahun 2015 diharapkan dapat tercapai 275 desa/kelurahan sadar hukum.

Diawali dengan kelurahan di DKI Jakarta yang pada tahun ini, telah berhasil menetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kelurahan yang mendapatkan penghargaan menjadi kelurahan sadar hukum dari sekian banyak kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dengan telah ditetapkannya desa/kelurahan sadar hukum ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat di desa/kelurahan ini telah dinilai. “Kita berharap ke depannya akan semakin bertambah jumlah kelurahan khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi kriteria sebagai kelurahan sadar hukum,” ucap Kepala BPHN.

Perlu saya sampaikan disini untuk para Lurah bahwa setelah memperoleh penghargaan kelurahan sadar hukum jangan cepat berpuas diri karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., selaku Pembina kesadaran hukum tingkat nasional dan tingkat pusat akan melakukan evaluasi kelurahan sadar hukum pada waktu yang akan datang, sambung Kepala BPHN.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam memberikan penghargaan atau apresiasi kepada sebuah kelurahan sadar hukum mendasarkan pada telah dipenuhinya kriteria-kriteria tertentu, antara lain: pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (Sembilan puluh persen) atau lebih; tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, angka kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan kriteria lain yang ditetapkan Daerah.

“Kriteria ini akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan pembangunan dan budaya setempat, ada yang mengusulkan penambahan kriteria misalnya dengan menambahkan dari segi perlindungan anak, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan warga dan lain sebagainya,” tegas Kepala BPHN. Masukan-masukan tersebut oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dipertimbangkan dengan seksama dan dievaluasi kembali kriteria tersebut di atas, namun perlu dipikirkan juga bahwa penambahan kriteria akan menambah berat persyaratan untuk dipenuhi oleh sebuah desa/kelurahan yang akan menjadi desa/kelurahan sadar hukum, oleh karena itu untuk saat ini persyaratan yang ada masih dipandang relevan, tutup Kepala BPHN. ***(RA)