Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



Pembangunan hukum yang gencar dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Hukum di seluruh wilayah Indonesia merupakan tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya, Pusat Penyuluhan Hukum berupaya keras untuk melaksanakan pembangunan hukum dengan berbagai metode atau cara agar sampai di masyarakat mudah dicerna dan dipahami.

Terkait itu, baru-baru ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyuluhan Hukum di Hotel Grand Legi Mataram, Nusa Tenggara Barat (26/7). Peserta yang hadir merupakan gabungan dari beberapa instansi seperti unsur Muspida, Pusat Penyuluhan Hukum dan jajaran Kanwil setempat.

Menurut Kepala Bidang Pembudayaan Kesadaran Hukum Liestiarini Wulandari yang hadir dalam acara mengatakan, kegiatan mengetengahkan materi tentang arah kebijakan penyuluhan hukum dan pembentukan kantor pelayanan hukum. “Film Penyuluhan Hukum produksi BPHN-pun mendapat tempat dihati hadirin Rakortek Penyuluhan Hukum. Karena diakuinya, film menjadi sarana yang tepat menjadi modul penyuluhan hukum. Hal ini menjadi cara sendiri, agar masyarakat tidak bosan atau jenuh,” katanya.

Lies mengatakan, dalam kegiatan tersebut, peserta banyak mengemukakan permasalahan seperti bagaimana prospek ke depan pelaksanaan penyuluhan hukum dan penayangan materi penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan waktu setempat. “Hal ini menjadi perhatian tersendiri mengingat perbedaan waktu karena kondisi geografis wilayah Indonesia,” tuturnya.

Untuk prospek ke depan, lanjut lies, penyuluhan hukum harus terus dikembangkan lagi dengan inovasi dan ide-ide yang menarik. “Selama dunia berputar, maka penyuluhan hukum harus terus dilakukan tanpa mengenal batasan ruang dan waktu,” ujarnya. Bagaimana penyuluhan hukum menjadi menarik dan diminati masyarakat, menjadi tugas kader-kader penyuluh hukumlah untuk mengeksplorasi kreatifitas membingkai penyuluhan hukum. Sedangkan kondisi geografis Indonesia, memang tidak dipungkiri menjadi kendala tersendiri. Oleh karenanya, terhadap kondisi demikian, pimpinan akan mempelajari secermat mungkin, sambung Lies kepada BPHNTV.

Selain itu, peranan penyuluhan hukum dalam pembangunan hukum seperti membina desa atau kelurahan sadar hukum juga mendapat perhatian khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam satu kesempatan Menteri Hukum dan HAM menyatakan kegiatan pembentukan Desa Sadar Hukum merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Termasuk setiap rangkaian kegiatan yang menunjangnya. Semuanya dilakukan hanya masyarakat. Di dalamnya juga terdapat hubungan kerjasama pembinaan, koordinasi, pembentukan aturan-aturan daerah yang ada di seluruh propinsi induknya.