Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id – Jakarta. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dimuka hukum yang telah diatur didalam Konstitusi. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, agar setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama di muka hukum. Namun bagaimana kedudukan hukum yang sama dapat terwujud jika masih ada masyarakat yang tidak bisa “membayar advokat” untuk melakukan pembelaan atas kasusnya di pengadilan.

Dalam memenuhi Akses terhadap Keadilan tersebutlah lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai implementasi dari amanat Konstitusi. Namun sejak Tahun 2013 Undang-Undang Bantuan Hukum dilaksanakan masih banyak terdapat masyarakat miskin yang tidak mengetahui akan hak-haknya tersebut.

Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut laporan Badan Pusat Statistik tahun 2016, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama tingkat kemiskinan di Indonesia.  Kondisi kemiskinan tersebut tentu saja akan berdampak terhadap kebutuhan masyarakat, yang salah satunya adalah kebutuhan masyarakat terhadap akses bantuan hukum atas persoalan hukum yang sedang menimpa masyarakat.

Maka dalam melihat persoalan tersebut LBH Jogjakarta mengadakan Workshop Peningkatan Akses Bantuan Hukum pada 19 Juli 2017 dengan menghadirkan salah satu pembicara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional C. Kristomo Kepala Bidang Bantuan Hukum dengan audiens yang terdiri dari Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum yang belum diverifikasi dan terakreditasi. Hal ini sengaja dilakukan agar Pemberian Bantuan Hukum semakin luas dan efektif serta tepat sasaran bagi mereka para pencari keadilan.

Kristomo Kepala Bidbankum BPHN mengatakan,untuk memperluas pemberian bantuan hukum di Indonesia kita membutuhkan OBH yang lebih banyak dari sebelumnya, karena jika melihat data antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tidaklah seimbang yang berpengaruh pada penyelenggaraan bantuan hukum”.

Kristomo juga juga menambahkan,misalnya saja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Pandawa, bahwa LKBH Pandawa merupakan salah satu OBH yang selalu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, namun karena belum terakreditasi di BPHN sehingga tidak dapat mengakses dana bantuan hukum dan tentu saja hal tersebut sangat menghambat proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan, karena bagaimanapun LKBH Pandawa membutuhkan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasionalnya dalam sehari-harinya”. 

Maka dengan diadakannya kegiatan ini tentunya akan dapat menambah partisipan pemberi bantuan hukum pada periode berikutnya. Jika OBH yang terverifikasi dan terakreditasi semakin banyak maka masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum pun akan kian mudah dalam mencukupi kebutuhan akan pendampingan hukumnya. (RSH/RA)