Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum



lsc.bphn.go.id – Jakarta. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusluhbankum BPHN) saat ini sedang menggodok Pedoman Pengajuan Dokumen Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk memberikan kemudahan di dalam menerapkan ketentuan yang berlaku dalam proses Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

Rabu 8 Februari 2017 acara penggodokan pedoman tersebut dibuka langsung oleh Kepala Pusluhbankum BPHN Audy Murfi MZ, S.H., M.H. “Pedoman Pengajuan Dokumen DUPAK Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ini harus segera dirampungkan karena tidak hanya digunakan di BPHN melainkan juga digunakan di seluruh Indonesia mengingat kedepannya jumlah penyuluh hukum akan bertambah banyak dan penyebarannya pun akan semakin luas.” Ungkapnya saat pembukaan Acara.

Selain itu Kepala Bidang Penyuluhan Hukum yang juga turut serta dalam kegiatan tersebut mengatakan “Selayaknya rancangan pedoman harus selesai tahun ini dan akan langsung diterapkan karena Pedoman Pengajuan Dokumen DUPAK ini akan digunakan sebagai acuan dalam pengusulan angka kredit”.

Berdasarkan informasi yang kami terima, kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan akan ditutup pada hari Jumat. Konsep Pedoman Pengajuan Dokumen Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit sudah ada, namun perlu ada masukan dari rekan-rekan JFT Penyuluh Hukum.

 

Sudah sebaiknya jika Pedoman Pengajuan Dokumen Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mengingat Jabatan ini sudah ada dan telah berjalan. Butuh aturan main dalam mengatur tindakan penyuluh hukum baik itu untuk pengajuan kenaikan pangkat maupun pengajuan angka kreditnya. Apalagi Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. (RSH/RA)