Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 11 Februari 2019

    Sasya

    Mohon informasinya, suami saya karyawan programming di sebuah PT. A selama 2 tahun lebih dan skrg sudah tidak bekerja di PT. tersebut. Sebelumnya tidak ada surat pengangkatan dan penghentiannya pun dengan cara tidak digaji. sekarang PT. tsb menggugat suami saya untuk membayar ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum yg nilainya sangat tidak masuk akal dan menuntut untuk menyita rumah tinggal kami satu"-nya yg masih menyicil. Solusi apa yg bisa kami lakukan? Terima kasih

  • 7 Maret 2019

    Dijawab Oleh -

    Konsultasi Hukum di Jawab Oleh: Hasanudin, S.H., M.H. (penyuluh hukum BPHN) Terima kasih atas pertanyaannya : Bila melihat kasusnya, perkara yang sedang terjadi antara suami pemohon dengan PT. A adalah perkara perdata. Dalam hukum perdata, ketika seseorang mengikatkan diri kepada pihak lain dalam hal pemberian pekerjaan atau yang berhubungan dengan hak dan kewajiban lainnya, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, hubungan perikatan antara suami pemohon dengan PT. A merupakan hubungan yang hukum yang diikat dengan pasal perjanjian. Dan tentunya perjanjian tersebut menjadi payung hukum kedua belah pihak, sebelum mengikatkan diri, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian (lihat 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian) . menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu : 1. Kesepakatan kedua belah pihak (Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis), 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.), 3. Obyek (Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas) (Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samarsamar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif), dan 4. Kausa yang halal (Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum) Merunut syarat tersebut, Syarat pertama (Kesepakatan kedua belah pihak) dan kedua (Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum) disebut syarat subyektif, Sebab menyangkut subyek perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku. Sebaliknya Syarat ke tiga (Obyek) dan keempat (Kausa yang halal) disebut syarat obyektif, Sebab menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat ini (Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif) adalah syarat sahnya perjanjian yang terkait dengan subyek atau para pihak yang akan membuat perjanjian. Syarat subyektif meliputi: • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa kedua subyek/pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal akan diperjanjikan; • Cakap untuk membuat perjanjian, artinya orang yang menandatangani perjanjian tersebut harus cakap menurut hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata menggolongkan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagai berikut: - orang-orang yang belum dewasa; - mereka yang dibawah pengampuan; - orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu (persyaratan ini telah dicabut); Kesimpulan pasal 1320 terhadap kasus suami pemohon adalah : bahwa suami pemohon dan PT. A secara hukum dapat diduga ada kemungkinan telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja, perjanjian ini tentunya telah dibuat, dibaca dengan seksama dan ditandatangani sebagai payung hukum dalam hal pelaksanaan kerja dimana satu dan lainnya saling menguntungkan. Didalamnya tentu terdapat klausul masing-masing hak dan kewajiban para pihak, kemudian hal-hal yang dilarang, pengenaan sanksi kedua belah pihak dan tempat penyelesaian masalah yang disepakati, misal pengadilan atau mediator dan lainnya tergantung kesepakatan. Terhadap fakta hukum adanya perjanjian ini, dimohon kepada pemohon konsultasi agar kembali mengecek isi perjanjian kerja tersebut. Dilihat dan diteliti kembali apakah sudah sesuai atau tidak, apakah suami pemohon memegang salinan perjanjiannya ataukah sudah dicek kembali penyelesaian sengketa masalah yang dihadapi sebelum masuki ranah pengadilan. Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kesalahpahaman pemaknaan perjanjian diluar kasus/masalah yang tengah dihadapi para pihak. Sementara jika melihat Pasal 1338 ayat 1 mengatakan, “semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dengan kata lain perjanjian adalah payung hukum bagi para pihak terkait hak dan kewajiban juga penyelesaian masalah saat menjalani perjanjian. Dan perjanjian ini biasanya ada batas waktu/kedaluarsa. Selain itu perjanjian juga bisa dilakukan revisi/perubahan jika terdapat hal hal secara subtantif belum masuk dalam obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian, jika merunut pasal 1320 dan 1338 KUHP seharusnya permasalahan yang dihadapi oleh suami pemohon dan PT. A dapat diselesaikan secara baik-baik. Anggapan rumah suami pemohon akan disita, bila dilihat dari hukum keperdataan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah Pengadilan. Masih ada tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan penyitaan, termasuk di dalamnya proses perdamaian yang ditawarkan hakim dan persidangan jika kedua belah pihak memilih jalur pengadilan. Disana akan diuji dan dibuktikan siapa, apa dan bagaimana kasus berawal. Hakimlah yang akan menentukan siapa yang bersalah dengan dasar bukti dan pendapat hukum hakim yang dijamin undang-undang (baca undang-undang kekuasaan kehakiman). Demikian Jawaban saya semoga dapat bermanfaat.