Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 8 Februari 2019

    andre

    bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong yang dipublikasikan di media sosial ?

  • 7 Maret 2019

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Muda BPHN) Terimakasih atas pertanyaan Saudara kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum .dan HAM RI terkait bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap penyebaran berita bohong yang dipublikasikan melalui media sosial Terkait berita bohong, di dalam hukum positif di Indonesia diatur antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa penyebar berita bohong termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 28 UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa :Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 , yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Selain berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik (termasuk sosial media) yang bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat kami tambahkan ketentuan dipidana menurut UU ITE sebagai berikut : 1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE; 2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE; 3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ; 4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE; 5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; 6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE. Selain apa yang tercantum di dalam Undang-Undang ITE, masih terdapat pengaturan pidana terkait berita bohong, yaitu : Di dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur terkait kabar bohong. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Dengan demikian, setiap orang harus berhati-hati dalam menyebarkan pesan berantai lewat perangkat elektronik. Pihak yang mem-forward dan mempublikasikan di media sosial, disadari atau tidak, juga bias terkena pidana karena dianggap turut mendistribusikan kabar bohong." Demikian jawaban kami atas pertanyaan Saudara, semoga bermanfaat