Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 7 Januari 2019

    Sugiyanto

    Kami sebagai pemilihan hak tanah telah mengajukan PERMOHONAN PEMINDAHAN LOKASI /TEMPAT PENDIRIAN TIANG LISTRIK kepada PLN. karena saat ini berada pada posisi diatas tanah hak pemilik/pemohon, yang menganggu manfaat serta fungsi tempat tinggal. Namun dalam tanggapan /balasan dari PLN untuk biaya opersioanal tehnik pemindahan dibebankan kepada pemohon. Sedangkan sejak awal pendirian tiang listrik tersebut kami belum pernah memperoleh kompensasi atas pemanfaatan lahan tersebut. Maka atas hal tersebut kami ingin bertanya, sbb: Bisakah pemilik hak tanah menuntut kompensasi ganti rugi/sewa atas pemanfaatan /pendirian tiang listrik untuk fasilitas umum karena berada pada lahan pemilik hak tanah ? Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 Tentang PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Dan UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan. Terima kasih

  • 24 Januari 2019

    Dijawab Oleh -

    Terima kasih atas pertanyaannya dan selanjutnya pertanyaan saudara dijawab oleh Asiyah Budiarti, SH., Penyuluh Hukum Ahli Muda, Terlebih dahulu saya akan jelaskan tahapan-tahapan regulasi sebagai berikut : • Pelaksana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Peraturan yang mengatur mengenai penyediaan tenaga listrik terdapat didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU 30/2009”) beserta peraturan pelaksananya. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pihak yang merupakan pelaksana penyedia tenaga listrik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 yang berbunyi: “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik” Kemudian, Pasal 11 ayat (1) UU 30/2009 tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum “setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Penggunaan Tanah dalam Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk : a. Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun di bawah permukaan; b. Melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan; c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api; d. Masuk ketempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; e. Menggunakan Tanah dan melintas diatas atau di bawah tanah; f. Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi tidak berlaku terhadap setiap orang yan sengaja mendirikan bangunan,menanam tanaman, dan lain-lain diatas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikaan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi disebutkan didalam Pasal 30 angka (2) Undang-undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan teruang didalam pasal 32 Angka (1) Undang-undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pertanyaan anda ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi dibeban kan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik jadi PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mana sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik untuk itu PLN harus memberikan ganti rugi hak atas tanah,bangunan dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ganti rugi dibayarkan oleh PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. • Jika yang anda maksud tentang peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum saya ralat pertanyaan anda bukan Undang-undang No.12 Tahun 2012 akan Tetapi Undang-undang No.2 Tahun 2012 tentang PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM pasal per pasal menyebutkan: Dalam arti luas bahwa pengadaan fasilitas sarana dan prasarana skala luas disebutkan di Pasal 3 berbunyi “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara”, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Dalam pasal 4 yang berbunyi : (1) Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum; (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya pendanaan-pendanaan untuk kepentingan umum. Dan pasal 5 berbunyi : “Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.dan pasal 9 menyebutkan : (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat : (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil; Selanjutnya Pasal 10 Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan : a. Pertahanan dan keamanan nasional; b. Jalan umum, jalan tol, trowongan jalur kereta api,stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; c. Waduk, bendungan bendung,irigasi saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya; d. Pelabuhan, bandara udara dan terminal; e. Infrastruktur minyak gas dan panas bumi; f. Pembangkit transmisi gardu jaringan dan distribusi tenaga listrik; g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah; j. Fasilitas keselamatan umum; k. Tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah; l. Fasilitas sosial,fasilotas umum dan ruang terbuka hijau, publik; m. Cagar alam dan cagar budaya; n. Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa; o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan status sewa; p. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah; q. Prasarana olah raga pemerintah/pemerintah daerah dan; r. Pasar umum dan lapangan parkir umum. Dan dalam Pasal 11 berbunyi : (1). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah atau pemerintah daerah; (2). Dalam hal instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimksud dalam pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara. Untuk Pasal 34 (1). Nilai Ganti kerugian yang dinilai oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26; (2). Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita Acara; (3). Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. • Jika rumah anda berada di perumahan sebagai bagian dari kawasan pemukiman. Untuk itu kita mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukiman (UU 1/2011). Pada dasarnya tiang listrik merupakan salah satu utilitas umum di kawasan pemukiman apabila demikan maka untuk pemasangan tiang listrik di perumahan pasti sudah ditentukan titik letak oleh Pengembang Perumahan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan pemukiman sebagaimana disebut dalam pasal 28 UU 1/2011 yang berbunyi : (1) Perencanaan prasarana, dan utilitas umum perumahan meliputi : a. Rencana penyediaan kaveling tanah untuk perumahan sebagai bagian dari pemukiman; b. Rencana kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. (2) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai landasan perencanaan prasarana,sarana, dan utilitas umum. (3) Rencana penyediaan kaveling tanah dimaksudkanuntuk meningkatkan daya guna dan hasil gun tanah bagi kaveling siap bangun sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan prasarana,sarana, dan utilitas umum perumahan, maka kita melihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b UU /2011 yakni : 1. Yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan prasarana”paling sedikit meliputi jalan,drainase,sanitasi, dan air minu. 2. Yang dimaksud dengan “rencana kelengkapan sarana”paling sedikit meliputi rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH); 3. Yang dimaksud dengan “rencana kelegkapan utilitas umum” palingsedikit meliputi, jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon. Sedangkan yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 23 UU 1/2011. Pada pengaturannya soal pesangan utilitas ini diserahkan pada daerah setempat. Oleh kaena itu , saya sarankan bahwa anda memperhatikan kembali peraturan daerah tempat anda tinggal soal aturan pemasangan tiang listrik. Sebagaimana bagian dari struktur ruang, penyelenggaraan jaringan listrik dapat juga mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU 26/2007”),termasuk pula ketentuan penyelesaian sengketa apabila ada pihak yang bersengketa dibidang penataan ruang. INTISARI Pertanyaan klien : Bisakah pemilik hak tanah menuntut kompensasi ganti rugi/sewa atas pemanfaatan /pendirian tiang listrik untuk fasilitas umum karena berada pada lahan pemilik hak tanah ? • PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mana, sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, PLN berhak melaksanakan haknya seperti menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik. • Untuk itu, PLN harus memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi tersebut dibayarkan oleh PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. • Tetapi jika kondisinya ganti rugi sudah diberikan tetapi ada orang yang sengaja mendirikan bangunan di atas tanah yang bersangkutan tempat didirikannya tiang listrik, maka ganti rugi dan kompensasi tersebut tidak berlaku. • Menjawab pertanyaan anda mengenai bagaimana langkah hukum yang dapt anda lakukan maka kita mengacu pada Pasal 67 UU 26/2007 yang berbunyi : (1). Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2). Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,para pihak dapat menempuh upya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terimakasih semoga bermanfaat