Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 1 Januari 2019

    elnando andhonios joudy

    Masalah hukum apa saja yang terjadi pada reklamasi jakarta ? Dan menjadi kewenangan siapa reklamasi yang di jakarta tersebut ? Apakah kementerian kkp atau gubernur ? Lalu bagaimana pertanggung jawaban terhadap investor yang dimana kerugian akibat penarikan izin reklamasi oleh gubernur dki jakarta

  • 8 Januari 2019

    Dijawab Oleh -

    RR. Yuliawiranti, S.H., C.N., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya). Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisr dan Pulau-pulau Kecil beserta perubahannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dalam Pasal 1 butir 23 menyebutkan: Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Peraturan ini dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menentukan bahwa Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar daripada biaya sosial dan biaya ekonominya. 2. Bahwa amanat dan penjelasan undang-undang diatas jelas bahwa reklamasi harus memberikan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi bukan hanya ekonomi finansial semata. Tetapi juga harus memberikan manfaat sosial, manfaat sosial adalah suatu kondisi dimana masyarakat dalam segala lapisan merasa terbantu dan merasakan manfaat dalam segala sendi kehidupan baik secara langusng dan tidak langsung dengan hadirnya reklamasi pantai yang dilakukan. Manfaat sosial tidak dapat digantikan dan ditutupi dengan hadirnya manfaat ekonomi yang mungkin menggiurkan. 3. Bahwa jika mengacu pada segenap Peraturan Perundang-undangan yang mengelilingi pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pengembang sebagai pelaksana dan pemerintah sebagai pemberi ijin. Konsekuensi yang berkaitan dan dirasakan langsung oleh masyarakat secara garis besar terbagi dalam tiga hal, yakni konsekuensi dalam penyelesaian permasalahan sosiologis, ekologis, dan ekonomis. Konsekuensi tersebut adalah keharusan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait yang tentunya tidak dapat dinafikan dan diabaikan begitu saja. 4. Bahwa pembangunan reklamasi memiliki konsekuensi permasalahan sosiologis termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014. Konsekuensi tersebut adalah sebagai berikut: Dalam penentuan lokasi, baik itu lokasi reklamasi, dan lokasi sumber material reklamasi, Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menentukan reklamasi wajib mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, selain aspek teknis, aspek lingkungan hidup. Aspek teknis dan aspek lingkungan hidup akan dijelaskan pada bagian selanjutnya yang akan dikaitkan dengan masalah ekologis. Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Aspek sosial ekonomi yang wajib dipertimbangkan meliputi: 1) Demografi meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan; 2) Akses publik meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi; 3) Potensi relokasi meliputi lahan yang bisa digunakan untuk relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya. 5. Bahwa dalam Pasal 11, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 menentukan penyusunan rencana induk reklamasi juga harus memperhatikan beberapa hal yang menyangkut permasalahan sosiologis. Hal-hal tersebut yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan reklamasi adalah pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, dan kearifan lokal. 6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 yang mengamanatkan pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat diperjelas dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013, serta Pasal 33 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014.yang pada intinya bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan: a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulaupulau kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. 7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur bahwa: (1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional. (2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. (3)Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. Jadi Menteri, Gubernur, Bupati/walikota memiliki kewenangan untuk mencabut Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. 8. Bahwa apabila timbul sengketa maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diatur bahwa (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.