Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 1 Januari 2019

    firman

    Selamat siang pak, Saya ingin bertanya tentang kasus, Saya sedang mengalami kasus penggelapan BPKB mobil, mobil sudah saya bayar cash dan owner sebelumnya selalu berkelit untuk menyerahkan bpkb ke saya Yang melakukan akad jual beli adalah orang tua saya & pelaku berada diluar wilayah hukum polres kota saya/berada di luar kota. Pertanyaannya apa bisa saya sebagai anak melaporkan (mewakili orang tua saya) & jika pelaku di luar wilayah hukum polres kota saya, apa penangkapan & penyidikannya nanti saya akan dikenakan biaya oleh pihak kepolisian? Terima kasih

  • 8 Januari 2019

    Dijawab Oleh -

    Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Muda). Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum. Sehingga, dalam hal ini, jika kita jabarkan unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah : - Barang siapa (ada pelaku); - Dengan sengaja dan melawan hukum; - Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; - Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Mengacu pada unsur-unsur pada pasal penggelapan tersebut di atas, jika orang tersebut lalai dan bukan dengan sengaja, maka tidak memenuhi unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dijerat dengan pasal penggelapan dan tidak dapat dikatakan sebagai penggelapan. Dari apa yang disampaikan, dimana penjual selalu berkelit maka dapat disimpulkan bahwa unsur lalai tidak terpenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam penggelapan. Definisi Laporan dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), yaitu: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Adapun daerah hukum kepolisian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi : a. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah Provinsi; c. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah Kabupaten/kota; d. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan. Untuk wilayah administrasi Kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai contoh jika Anda melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) di mana tindak pidana itu terjadi. Akan tetapi, Anda juga dibenarkan/dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya misal melapor ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI. Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: “1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.” Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsipnya semua orang berhak mengadu atau melaporkan ke polisi asalkan yang bersangkutan mengalami, melihat, mengetahui, menyaksikan atau yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Dengan demikian yang harus melakukan laporan ke polisi adalah yang bersangkutan, yaitu orang tua client yang melakukan pembelian mobil. Untuk biaya pelaporan di kepolisian, tidak ada kewajiban masyarakat untuk membayar biaya pelaporan karena sudah menjadi kewajiban polisi dalam menanganinya mengingat polisi yang bersangkutan telah diberikan gaji sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014. Bahkan saat ini apabila ingin melakukan pelaporan ke polisi, dapat dengan menghubungi nomor layanan 110 secara gratis. Demikian, semoga bermanfaat