Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 13 Desember 2018

    martha

    Saya mau konsul saya sudah mendirikan arisan beberapa bulan yang lalu dan ada beberapa anggota yang tidak sanggup bayar apalago yang main duet contoh get 11.000.000 per 25 hari 1. 6.000.000 2. 5.000.000 tapi tidak ada yang melarikan diri tapi beritikad baik membayar dengan cara menyicil tapi ada kasus lain yang harus saya hadapi ada seorang investor yang menginvest uang di arisan saya dengan patokan bunga 20\% beserta pot adm di awal sesuai jumlah pinjaman.. seperti kasus terkahir dia kasi pinjam uang ke anggota arisan saya dan saya sebagai penanggungjawab dan neken kwitansi di dia pinjaman 15.000.000 dengan pengembalian 18.300.000 dalam 30 hari.. dan sekarang peminjam belum sanggup membayar dan berniat untuk mencicil. namun si investor tidak mau dicicil dan terus menaikan bunga dan denda... saya sebagai ketua arisan merasa prihatin dan mengajak nego si investor supaya dicicil dan stop bunga.... yang mau saya tanyakan 1 jika investor membawa ke ranah hukun apakah saya sebagai penanggungjawab dan anggota peminjam dianggo sebgai penipuan sedangkan kami tidak lari dari tanggu gjawab dan kami bersedia untuk mencicil?? 2. apakag bunga yang diberikan oleh investor sudah sesuai prosedur yaitu 20\% terimakasih

  • 23 Desember 2018

    Dijawab Oleh -

    Heny Andayani, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum) Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai pertanyaan saudara apakah penangggung jawab dan anggota dapat dianggap penipuan sedangkan tidak lari dari tanggung jawab dan bersedia mencicil bayaran, berikut akan saya jelaskan: Kasus utang piutang adalah masalah perdata. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi perjanjian utang piutang, maka disebut “wanprestasi”. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata ”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Bentuk-bentuk Wanprestasi: 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa: 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi); 2. Pembatalan perjanjian; 3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur; 4. Membayar biaya perkara, jika perkara sampai dipersidangan. Ganti rugi yang dapat dituntut: Pasal 1243 KUHperdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Pasal 1244 KUHperdata “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.” Pasal 1245 KUHperdata “Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Pasal 1246 KUHPerdata “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang bo!eh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdata). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata). Sedangkan terkait masalah penipuan berikut akan saya jelaskan: Rumusan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Unsur-unsur penipuan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Unsur-unsur objektif a. Perbuatan : menggerakkan atau membujuk b. Yang digerakkan : orang c. Perbuatan tersebut bertujuan agar: 1) Orang lain menyerahkan suatu benda 2) Orang lain memberi hutang 3) Orang lain menghapuskan piutang d. Menggerakkan tersebut dengan memakai: 1) Nama palsu 2) Tipu muslihat 3) Martabat palsu 4) Rangkaian kebohongan 2. Unsur-unsur subjektif a. Dengan maksud (met het oogmerk) b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain c. Dengan melawan hukum Dan untuk pertanyaan saudara apakah bunga yang ditetapkan investor sebesar 20% sudah sesuai dengan prosedur, berikut akan saya jelaskan: Dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan). Perbuatan pinjam meminjam uang disertai bunga adalah suatu perbuatan yang legal atau perbuatan tidak terlarang yang tidak dapat dipidana. Dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang adalah Pasal 1754 KUH Perdata, yang merumuskan sebagi berikut "Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula." Adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata, yang merumuskan "bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian". Dalam kasus pinjam-meminjam uang dengan bunga 20% yang dewasa ini dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu, yang terjadi sebenarnya bukan suatu tindak pidana, melainkan suatu Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence” atau “misbruik van omstandigheden”) yang dikenal dalam hukum perdata. Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan disertai bunga adalah perbuatan yang legal atau dibenarkan oleh hukum. Dan perlu pula dipahami bahwa sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 maka Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank. Sehingga tidak tepat kalau Pemerintah dikatakan sebagai pihak yang menetapkan besarnya suku bunga bank.