Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 4 Desember 2018

    Bambang

    Saat almarhum ayah saya masih menjadi PNS, beliau membeli rumah melalui bapertarum. Setelah rumah tersebut lunas dan sertifikat sudah kami pegang. Beberapa minggu lalu kami ahli waris menyadari ada kesalahan nama pada AJB yang kami pegang. Nama ayah saya hanya satu kata, namun di AJB ada penambahan nama belakang. Prosedur apa yg harus kami tempuh sebelum membuat akta waris kepada ahli waris?

  • 6 Desember 2018

    Dijawab Oleh -

    Terima kasih atas Pertanyaan dan Konsultasi Hukum ini dijawab oleh Penyuluh Hukum Madya an Rr Yuliawiranti S., SH., CN., MH. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta autentik. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. 2. Bahwa Notaris selaku PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik mengenai suatu perjanjian dan penetapan atas dasar keinginan atau kehendak para pihak untuk dinyatakan dalam suatu akta. Dengan adanya Akta autentik maka kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukumnya, sehingga dapat meminimalisir suatu sengketa. Walaupun sengketa ada yang tidak dapat dihindari, namun demikian dalam proses penyelesaiannya, Akta autentik merupakan akta yang menjadi alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknya. 3. Bahwa Komparisi merupakan bagian penting dalam pembuatan Akta autentik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan bentuknya setiap akta terdiri atas awal akta/kepala akta, badan akta, dan akhir akta/penutup akta (Pasal 38 ayat (1) UUJN) 2014. Komparisi adalah bagian dari badan akta yang memuat keterangan mengenai : 1). Identitas para pihak,termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan (rechtsbekwaanheid) serta kewenangan (rechtshandelingen), 2). Kedudukan bertindak para pihak. Sehingga komparisi mengandung beberapa fungsi, yaitu: a. menerangkan Identitas para pihak yang membuat perjanjian/akta; b. menjelaskan dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak; c. menerangkan berdasarkan apa kedudukannya tersebut; d. mengetahui bahwa para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan di dalam isi akta; e. yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam penulisan akta. 4. Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UUJN 2014 mengatur: Badan Akta memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. 5. Bahwa kesalahan penulisan komparisi akta dikarenakan tidak memenuhi syarat ketentuan UUJN atau aturan hukum yang berlaku di dalam perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pasal 41 UUJN dan pasal 1869 KUH perdata, hal ini membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta dimana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Penulisan komparisi akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang. Tidak hanya itu saja tetapi juga akan membawa akibat sanksi terhadap Notarisnya. 6. Bahwa pada prinsipnya akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris selaku PPAT harus dibuat tanpa ada perubahan dengan penggantian; penambahan; pencoretan; maupun penyisipan. Tapi apabila terdapat kesalahan penulisan, maka harus diperbaiki, sebab kesalahan merupakan suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab sehubungan dengan kesalahan yang dilakukan, dapat diformulasikan sebagai keharusan untuk menanggung terjadinya suatu peristiwa. Tanggung jawab dapat dilakukan secara personal, dengan melakukan perbaikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan Notaris bilamana terjadi kesalahan dalam penulisan komparisi, dapat diperbaiki melalui: Pertama, dengan cara Renvooi (perubahan) terhadap akta yang belum ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Kedua, dengan cara Ralat (pembetulan) terhadap minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris, akan tetapi didalamnya terdapat kesalahan penulisan atau pengetikan. 7. Bahwa kesalahan penulisan komparisi akta yang baru diketahui pada saat Minuta Akta sudah dikeluarkan dan ditandatangani, maka kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki dengan pembetulan melalui Ralat. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Notaris berwenang melakukan perbaikan kesalahan tulis/ketik terhadap Minuta Akta melalui Ralat dengan cara sebagai berikut : a. Pembetulan dilakukan dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris; b. Notaris mencatat dalam Minuta Akta tersebut tentang pembetulan, dengan menyebutkan nomor dan tanggal berita acara pembetulan, tanpa mencoret atau me-renvooi Minuta Akta yang mengandung kesalahan ketik atau tulis; c. Notaris wajib menyampaikan, memberitahukan pembetulan kesalahan ketik atau tulis kepada para pihak dengan cara menyampaikan Salinan Berita Acara pembetulan kepada para pihak. 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kepada Klien sebagai ahli waris disarankan untuk menemui Notaris/PPAT yang bersangkutan untuk dimintakan Ralat (Pembetulan) sesuai ketentuan dalam Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.