Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 22 November 2018

    Kurniawan

    Mohon bimbingan bagaimana mengukur kinerja bagian hukum di sebuah universitas, terima kasih

  • 28 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh Penyuluh Hukum Madya, Mursalim, S.H. Saat ini melalui pembangunan yang dilaksanakan, Pemerintah gencar mendorong pada semua Kementerian/lembaga dan juga sektor swasta, termasuk perguruan tinggi (Universitas) untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik merupakan bagian dari tujuan reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerinah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rakyat. Dalam konteks hukum, kesejahteraan menjadi tujuan utama. Karena tiada hukum tertinggi selaian kesejahteraan (SALUS POPULI SUPREMA LEX). Perbaikan yang dilakukan yaitu melalui pembenahan tata kelola pemerintahan agar segala sesuatunya berjalan secara transparan, sinergy, akuntable, dan profesional. Semua itu bertujuan agar birokrasi terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Namun untuk mewujudkan semua itu tidak mudah, karena bagaimana mencapai hal tersebut. Maka diperlukan upaya melalui reformasi baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga, yang mampu mengukur hal tersebut, sehingga segala sesuatu jelas berjalan sesuai yang ditentukan. Pelayanan publik yang baik sebagai bagian reformasi birokrasi sejalan dengan tuntutan Nawa Cita. Untuk itu rantai birokrasi yang berbelit-belit harus dipangkas agar pelayanan semakin mudah, agar iklim kemudahan berusaha (doing business) juga semakin baik, sehingga ekonomi makin meningkat. Saat ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik, seluruh kementerian/lembaga, termasuk sektor swasta dan perguruan tinggi di dorong untuk meningkatkan innovasi. Dalam buku: “Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 (Public Servise Innovation 2018), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu: Drs. Syafruddin, M.Si. dalam sambuatan mengatakan, “Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita negara sesuai dan sejalan dengan Nawa Cita pemerintahan saat ini. Hukum dan Pembangunan Disisi lain, hukum sebagai norma dan aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian permasalahan soaial kemasyaratan, mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Namun juga berfungsi sebagai sarana mengarahkan jalannya pembangunan (Law as tool social enginering) tentu sesuai arah landasan filosofi berbangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian hukum berfungsi mendukung pembangunan yang mewujudkan kesejahteraan. Seiring perkembangan pembangunan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin meluas. Pemanfaatan Iptek yang diiringi inovasi terbukti mampu mendorong perkembangan peradaban manusia termasuk pembangunan, dan peningkatan pelayanan. Pembangunan mencakup tidak hanya pengembangan Ilptek dimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin meluas, tapi juga meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, agama, dan budaya. Sebagai hasil pengembangan Iptek yaitu pemanfaatan informasi dan teknologi (IT), seperti komputer, internet/Wi-Fi, smartphone, aplikasi, medsos, dsb begitu meluas tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya reformasi birokrasi, tetapi juga sektor swasta, dan perguruan tinggi (Universitas). Tujuan pemanfaatan Iptek adalah tidak hanya untuk percepatan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan, namun juga untuk mengukur kinerja birokrasi agar pemberian pelayanan semakin baik. Mengkukur Kinerja Untuk menjawab pertanyaan Anda, bagaimana mengukur kinerja bagian hukum disebuah universitas ? Memang tidak mudah untuk mengukur kinerja sebuah institusi. Sehingga apa yang saya berikan ini sebagai jawaban yang mungkin juga kurang pas. Namun paling tidak sebagai informasi sehingga dapat bertukar sedikit pengalaman (sharing) saja. Karena, saya juga tidak tahu bagaimana sesungguhnya mengukur kinerja bagian hukum sebuah universitas. Namun apa yang saya sampaikan disini merupakan sharing saja, yaitu dengan apa yang telah dilaksanakan di institusi kami, yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI yang juga berkecimpung di bidang pelayanan hukum. Sebagai contoh, di institusi kami, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI pengukuran kinerja telah dilakukan melalui beberapa cara, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebagai berikut: • Menyangkut pelayanan publik, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman atau aturan baku yang harus diikuti dalam pemberian pelayanan kepada publik. Sehingga pelayanan yang diberikan harus sesuai standar. Pelayanan diberikan baik secara manual maupun otomasi (aplikasi). Misalnya, Kemenkumham memiliki SOP dalam pembuatan paspor melalui aplikasi (e-SRPI), pendirian perusahaan, fidusia, pelayanan notaris, pelayanan hak kekayaan intelektual (HAKI), maupun Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Pelayanan tersebut disediakan secara otomasi melalui aplikasi/website. • Secara khusus Di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum-BPHN terdapat layanan yang bersifat otomasi berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, yaitu Legal Smart Channel (LSC), sehingga aliran informasi hukum secara bertimbal baik (mutual) melalui sistem elektronik tersebut berjalan dengan baik dan terukur, dan dapat diakses dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. • Demikian pula layanan Bantuan Hukum yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat miskin yang wajib diberikan secara cuma-cuma, sudah dilakukan secara otomasi melalui aplikasi “Sidbankum”. Sistem aplikasi ini menjadi solusi, sehingga melalui sistem tersebut Indeks Kinerja OBH pada layanan Bantuan Hukum secara kualitas dapat diukur sebagaimana PP No. 42 Th 2013, dan Permenkumham No. 63 Th 2016 jo Permenkumham No. 10 Th 2015. Dengan adanya inovasi ini, OBH akan menjaga kualitas layanan bantuan hukum, yang pada gilirannya masyarakat akan mendapatkan layanan yang baik sesuai Standar Layanan Bantuan Hukum. • Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS, dilakukan Penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. • Penyuluh Hukum, sebagai jabatan yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum, maka kinerja penyuluh hukum harus dapat di ukur. Maka untuk mengukur kinerja tersebut, pada awal tahun setiap penyuluh hukum wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang akan dilaksanakan dalam 1 (tahun) berjalan. SKP berisi butir-butir kegiatan apa saja yang harus dilakukan. SKP semacam kontrak kerja dalam satu tahun. Sehingga kinerja Penyuluh Hukum dapat diukur dalam 1 (satu) tahun, yaitu apa-apa saja yang telah dicapai dalam satu tahun. • Dalam rangka mengukur kinerja pegawai Kemenkumham khususnya para penyuluh hukum, sekarang ini dilakukan secara otomasi melalui sistem Manajemen Kepegawaian (“SIMPEG”) berbasis aplikasi. Simpeg berisi hal ikhwal yang berkaitan dengan kegiatan, kepentingan, dan penghasilan pegawai sendiri. Contoh: Simpeg memuat Sasaran Kerja (SKP), Jurnal, Absensi yang merinci butir-butir kegiatan baik sehari, seminggu, sebulan, dan setahun. Sehingga semuanya dapat diukur sesuai kinerja pegawai. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.