Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 21 November 2018

    riri

    Dear LSC, Saya riri sblm nya sy ingin menceritakan kejadian yg menimpa sy, pada awal tahun bulan ke 4 ( april ) sy membutuhkan biaya persalinan dengan mengandalkan akulaku sebagai tumpuan saya dimana sekarang beredar kalau akulaku limitnya dapat dicairkan, lalu pd bulan april sy coba mencari orang yang dapat membantu sy untuk mencairkan limit akun sebesar 3,9 juta untuk pegangan saya saat lahiran mengingat sy tdk memiliki BPJS Kesehatan, namun semua itu ternyata gagal dan datang lah seseorang yang bernama donny aditya dia mengiming2i saya agar dapat memiliki pegangan uang dan diajarkan lah saya untuk meminjam pinjaman uang online lalu saya diminta untuk mengajukan kredit handphone di home credit dgn catatan saya diarahkan oleh si donny untuk proses pengajuan agar di acc dan setelah di acc dia meminta saya untuk mengirimkan handphone tsb kepasa kurir gosend yang dia pesan dgn janji dia akan trnsfer uang stlh barang ditangan si kurir ini. Namun nasib berkata lain sy menunggu berjam2 namun tdk kunjung ditransfer sampaj akhir nya dia menghilang. Dan dicerita sy ini sy ingin minta bantuan atau jawaban yg membuat sy lega. Sy sudah memiliki foto si pelaku beserta istri dan anak nya. Namun apa bisa sy mencari nya dan buat laporan kepolisi apa ada biaya nya atau sy bisa meminta bantuan lembaga hukum disini untuk menangkap sipelaku karna sebelumnya saya buta akan hukum mengingat saat ini sy dikejar2 cicilan homecredit dan pinjaman online dengan jumlah yang cukup banyak bagi saya. Terima kasih banyak pak/ibu sudah mau membantu saya.

  • 26 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh Penyuluh Hukum Madya, Mugiyati, S.H., M.H. Jika melihat dari kasus anda, maka anda telah menjadi korban penipuan Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sebagai contoh jika Anda melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) di mana tindak pidana itu terjadi. Akan tetapi, Anda juga dibenarkan/dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya misal melapor ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI. Laporan tersebut disampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Masyarakat dapat menyampaikan pada kepolisian kapanpun karena tugas jaga/piket Sentra Pelayanan Kepolisian menerima laporan selama 24 Jam, 7 hari dalam seminggu. Masyarakat juga bisa menyampaikan laporannya melalui call centre Polri 110, NTMC (National Traffic Manajement Centre), dan TMC (Traffic Manajement Centre). Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. Kemana harus melapor Melapor ke Kantor Polisi Terdekat (Polsek atau Sektor setempat). Langkah yang harus Anda lakukan untuk melaporkan para penipu ke kantor polisi. 1. Datanglah ke kantor polisi terdekat. Kemudian laporkan kejadian penipuan yang Anda alami dengan menceritakan kronologi penipuan yang Anda alami. Tentu Anda harus menunjukkan alat bukti sebagai dasar penyelidikan seperti bukti transfer ke rekening penipu, nomor handphone dan nomor kontak yang digunakan penipu. Dengan laporan yang Anda sampaikan, Polisi akan membuat laporan yang berisi identitas pelapor dan terlapor, uraian singkat kejadian dan pasal yang dikenakan. 2. Anda akan menerima sebuah Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) sebagai bukti anda telah melaporkan tindak pidana yang Anda alami. 3. Anda tinggal menunggu perkembangan kasus yang ditangani dan anda akan mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Untuk wilayah administrasi Kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Sebagai contoh jika Anda melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka Anda dapat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian tingkat Sektor (POLSEK) di mana tindak pidana itu terjadi. Akan tetapi, Anda juga dibenarkan/dibolehkan untuk melaporkan hal tersebut ke wilayah administrasi yang berada di atasnya misal melapor ke POLRES, POLDA atau MABES POLRI. Silakan Anda langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap laporan/ pengaduan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (“Perkap 23/2010”), yang berbunyi: SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Laporan yang disampaikan kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) telah teregistrasi. Masih seputar laporan tindak pidana, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHAPberbunyi: 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan; 2) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Kemudian, tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Mekanismenya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”) adalah sebagai berikut: 1. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. 2. Setelah Laporan Polisi dibuat, maka terhadap Pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor”. 3. Kewajiban kita sebagai pelapor sesungguhnya sudah mengurangi tugas dari Kepolisian yang seharusnya menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karenanya, kita yang sudah membantu dan meringankan tugas Polri dalam melaksanakan tugas, melakukan laporan tentang dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yang meminta bayaran itu adalah oknum yang sepatutnya Anda laporkan oknum tersebut ke Seksi Profesi dan Pengamanan (“Propam”) Polri Layanan Call Centre Polri Pertanyaan Anda selanjutnya adalah apakah layanan pelaporan atau aduan 24 jam? Sepengetahuan kami tugas jaga/piket Sentra Pelayanan Kepolisian menerima laporan selama 24 Jam, 7 hari dalam seminggu. Ini merupakan bentuk pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Lalu apakah kemudian pelapor harus membayar sejumlah uang saat melapor suatu perkara pidana? Sepanjang penelusuran kami, tidak ada dasar hukum yang mengatur adanya sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelapor saat melapor suatu perkara pidana ke kepolisian. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bagi masyarakat yang melapor suatu perkara pidana untuk membayar biaya pelaporan. Hal ini karena sudah menjadi kewajiban polisi dalam menanganinya dan polisi yang bersangkutan telah diberikan gaji sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiasebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014. Di samping itu, sebagaimana disebut dalam artikel Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi, melapor adanya dugaan tindak kejahatan itu tidak dipungut biaya. Kalaupun ada yang meminta bayaran itu adalah oknum yang sepatutnya dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (“Propam”). Dan anda dapat menghubungi Organisasi Bantuan Hukum terdekat yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, disana ada mnyalurkan dana bantuan hukum bagi orang tidak mampu. Semoga bermanfaat