Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 15 November 2018

    sansan

    saya memiliki sepupu yang seringkali menghasut anggota keluarga lain untuk membenci say. contohnya ketika ada kumpul keluarga sepupu saya menyampaikan kabar buruk yang tidak benar tentang saya agar saya dibenci oleh anggota keluarga lainnya. Apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran Hukum? kemana saya harus mengadukan permasalahan saya ? terima kasih

  • 7 Desember 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Leny Ferina Andrianita,SH . Terima kasih untuk pertanyaannya, kami akan mencoba menjawabnya Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (“SE KAPOLRI 6/2015”). tentang Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk: 1. penghinaan; 2. pencemaran nama baik; 3. penistaan; 4. perbuatan tidak menyenangkan; 5. memprovokasi; 6. menghasut; 7. penyebaran berita bohong; dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; Selanjutnya, bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (“SE KAPOLRI 6/2015”). (Angka 2 huruf g), bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1. suku; 2. agama; 3. aliran keagamaan; 4. keyakinan/kepercayaan; 5. ras; 6. antargolongan; 7. warna kulit; 8. etnis; 9. gender; 10. kaum difabel (cacat); 11. orientasi seksual; Pada( angka 2 huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: 1. Dalam orasi kegiatan kampanye. 2. Spanduk atau banner. 3. Jejaring media sosial. 4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi). 5. Ceramah keagamaan. 6. Media masa cetak atau elektronik. 7. Pamflet. Untuk kasus yang saudara alami, apabila terjadi seperti kasus diatas yaitu penghasutan, alangkah baiknya apabila diselesaikan dulu masalahnya secara mediasi atau dengan cara kekeluargaan sebelum ke langkah selanjutnya yang lebih jauh yaitu ranah hukum. Apabila masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan cara mediasi maka dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa. Semua penghinaan tersebut dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan. Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu 1. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP) 2. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP) 3. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP) 4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP) Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: -Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”) -Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) (“SE KAPOLRI 6/2015”).