Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 9 November 2018

    sulaiman

    saya mau Tanya jika dalam kondisi mau sama mau dalam Hal persetub uhan walaupun bukan pasangan suami istri apakah melanggar hukum.?jika ini sebuah pelanggaran hukum kenapa Ada banyak hotel atau penginapan yang membuka jalan untuk aktivitas tersebut. terima kasih atas jawabannya.

  • 13 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya: Haryani, S.H. Menjawab pertanyaan Saudara Sulaiman disini dapat kami jelaskan bahwa apabila persetubuhan itu dilakukan suka sama suka oleh orang yang tidak mempunyai ikatan perkawinan (belum/tidak menikah) tidak dapat dikenakan pasal perzinahan, namun demikian apabila persetubuhan dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri maka itu dinamakan perzinahan. Perbuatan zina itu sendiri selama tidak ada yang melaporkan (delik aduan) baik itu suami maupun istri dari salah satu atau diantara dua orang yang berbuat zina tersebut, maka tidak dapat dikenakan pasal perzinaan. Ketentuan mengenai perzinahan telah diatur dalam Pasal 284 KUHP, dan dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) ‚ÄĚDiancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : 1a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUHPerdata (asas monogami) berlaku baginya; 2a. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUHPerdata (asas monogami) berlaku baginya. 3a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 4a. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal dikerahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUHPersdata (asas monogami) berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72 (pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dalam jangka waktunya), 73 dan 75 KUHP. Unsur-unsur tepenting yang harus dipenuhi dari tindak pidana perzinahan guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah : a. Salah satu pihak telah menikah sah. b. Adanya persetubuhan atas dasar suka sama suka (unsur pasal ini menekankan bahwa persetubuhan sudah harus benar-benar terjadi). Perbedaan persetubuhan dalam pidana perzinahan dan pidana pemerkosaan adalah dalam perzinahan terjadinya persetubuhan oleh karena suka sama suka sedangkan pidana pemerkosaan, terjadinya persetubuhan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan. c. Harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan. Sedangkan mengenai usaha perhotelan yang menyewakan tempat untuk melakukan kegiatan persewaan kamar hotel yang pastinya sudah mengantongi ijin usaha. Nah usaha yang dijalankan disini ternyata melanggar dari ijin yang diajukan sebelumnya itu ada aturan sendiri yang mengatur dan tentu ada sanksi sesuai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan serta pelanggaran perijinan. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan.