Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 21 Oktober 2018

    lalu mahram alfian

    Pada suatu kasus tentang tanah, pernah terjadi jual beli tanah antara (MDN) dengan LM. Namun satu tahun kemudian tanah trsebut dijual lg oleh MDM ke suatu aperusahaan berdasarkan sertifikat atas nama MDM. Namun ternyata dlm penjualan tersebut ikut menyetujui menjual LM. Tidak lama kemudian terjadi konflik terkait dengan penjualan tanah tersebut, sehingga diadakan mediasi samapai terjadinya kesepakatan antara LM dengan MDN dimana MDN sanggup mengganti sejumlah uang. Namun krena keadaan uang trsebut blum jga diberikan dengan alasan blum dpat uang, sehingga akhirnya LM melaporkan Ke Pihak yg berwajib. Pertanyaannya apakah keadaan MDN tersebut biisa di ktakan penggregahan, bukannya termasuk pada hutang piutang krena tlah terjadi kesepakataan dan kesanggupan MDN untuk mengganti tanah tersebut dengan uang sesuai dengan kesepakatan yg telah terjadi. Trims mohon pencerahannya

  • 12 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh : Setiyo Budi, S.H., M.H. (Penyuluh Hukum Ahli Madya, BPHN) Terima kasih atas pertanyaan saudara. Setelah saya membaca dan memahami permasalahan yang Saudara sampaikan, saya selaku Konsultan Hukum dari Badan Pembinaan HukumNasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ingin mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan saya di bidang pertanahan yang saya pahami sebagai berikut. Kasus yang ditanyakan saudara bukan kasus yang anda alami sendiri, namun hal ini bisa untuk bahan referensi saudara atau teman pihak yang berkepentingan terkait masalah ini 1. Pertanyaan saudara setelah saya baca dan saya telaah masih kurang gamblang dalam uraian kasus yang saudara sampaikan. - Kalau MDN menjual tanah dengan sertipikat atas namanya sendiri walaupun tidak ada persetujuan dari LM tidak ada masalah sama sekali, - Namun ketika tanah atas nama MDN dijual muncul permasalahan dengan LM, terkait MDN harus mengganti sejumlah uang kepada LM, - Hal ini setelah saya baca dan saya pahami rupanya LM disni mungkin hannya sebagai makelar tanah dari MDN yang uang komisinya LM belum terbayarkan oleh MDN, - Sehingga LM melaporkan MDN ke pihak Kepolisian dengan tuduhan Pasal 372 KUHP: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. - Atau tanah itu awalnya mungkin milik LM dan disertipikatkan diatas namakan MDN dengan persetujuan LM. 2. Kalau MDN memang mempunyai tanah dan sertipikat atas namanya sendiri lalu ada permasalahan dengan LM karena belum dikasih uang, maka menurut pemikiran kami selaku Konsultan, LM disini keemungkin hanya perperan sebagai makelar tanah yang memang harus menerima komisi dari MDN sesuai kesepakatan kedua belah pihak. - Dan menurut ranah hukumnya tidak bisa dikategorikan penggelapan dan dilaporkan ke polisi, kalaupun dilaporkan polisi, maka itu hanya sebatas delik aduan relatif yang tidak bisa ditindak lanjuti karena yang merasa dirugikan hanya LM. Pasal 72-75 KUHP tentang delik aduan. 3. Kalau awalnya tanah memang asal-usulnya milik LM dan ternyata melalui persetujuannya LM meminta disertipikatkan atas namanya MDN setelah itu dijual uang baru dikasihkan ke LM. - Namun setelah MDN menjual tanah tersebut dan mendaptkan uangnya, rupanya MDN muncul sifat jahat untuk menguasai uang tersebut tanpa mengingat kembali bahwa itu uang LM. - Maka dalam kasus ini MDN bisa dilaporkan ke polisi terdekat dimana saudara tinggal dengan tuduhan dalam pasal 378 tentang penggelapan junto pasal 278 KUHP tentang menguntungkan diri sendiri. - Tentunya harus membawa bukti-bukti data pendukung yang memperkuat delik aduan dimaksud, agar polisi segera bertindak cepat sesuai dengan SOP pelaporan. Demikan yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua