Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 11 Oktober 2018

    andre anto

    Yth ahli hukum sy bersama rekan (3org) melakukan kerjasama dgn pihak b dlm pembelian ikan dg modal 50-50.dan dibuat akta notaris.pengadaan barang 15 hari setelah akta notaris.namun hingga 8 bln tidak dipenuhi oleh pihak b. kami tawarkan solusi musyawarah yaitu.1 mengembalikan modal kami 2. memberi pesanan sesuai modal yg kami setor 3.kami mengajak untuk selesaikan mll jalur hukum perdata atau pidana. namun yg dilakukan pihak b malah mengulur waktu dan menghindar dg memutus kontak telp kami. terakhir kami berdua 3 di SMS akan dilaporkan ke polisi dg alasan pihak b merasa kami ancam dg tuntutan point'' 3 yaitu kami akan menuntut mereka pertanyaan . 1.bagaimana caranya kami menuntut melalui pengadilan 2.apakah tuntutan kami merupakan ancaman bagi pihak b karna b merupakan aparat kepolisian demikian terima kasih

  • 14 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Di jawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Heru Wahyono, S.H.,M.H. Dari uraian saudara, kalo tidak salah dapat kami pahami adalah saudara bersama 3 orang bekerjasama dengan pihak B dgn modal 50-50 dan pihak B yang akan menyediakan ikannya. Namun setelah penyetoran modal dan 15 hari setelah akta notaris pengadaan barang tidak di laksanakan oleh pihak B bahkan hingga 8 bln belum juga dipenuhi oleh pihak B, sehingga saudara menawarkan solusi musyawarah. Bila yang kami pahami diatas benar, maka langkah2 yang saudara lakukan sudah benar, yang menjadi pertanyaan saudara adalah: 1. Bagaimana caranya kami menuntut melalui pengadilan? Sebelum menjawab pertanyaan saudara dapat kami jelaskan sebagai berikut: Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata. menyebutkan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya: a. Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wahib dilaksankan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. Kalimat 'yang dibuat secara sah' diartikan pemasok bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, kontrak batal demi hukum b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. c. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Namun apabila terjadi wan prestasi yang pada umumnya adalah sebagai berikut: 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau pihak saudara dan pihak B berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka Saudara dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana pihak B telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan. Dalam Somasi III, yang diajukan karena pihak B tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan. Dalam somasi III saudara hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan pihak saudara, barulah pihak saudara dapat meminta pengacara untuk membuatkan surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga). 2. Apakah tuntutan kami merupakan ancaman bagi pihak B karena B merupakan aparat kepolisian? Dapat kami jawab sbb: Dari pihak B tentu akan merasa tuntutan saudara itu merupakan ancaman karena wan prestasi yang telah dilakukan, tetapi tidak menjadi masalah karena memang pihak saudara telah mengalami kerugian akibat dari wan prestasi yang telah dilakukan pihak B. seharusnya pihak B berusaha untuk memenuhi janjinya karena itu bagian dari sikap taat hukum yang harus pihak B lakukan, apalagi pihak B adalah aparat penegak hukum. Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat.