Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 5 Agustus 2018

    Dea mulya

    Bapak saya membeli tanah dari si A, dan bapak saya sudah menggarapnya berpuluh puluh tahun. Kemudian saya membuatkan sertifikat tanah tersebut atas nama saya. Yang menjadi permasalahan disini tanah tersebut di buku besar Desa tanah tersebut masih atas nama si A. itu yang menjadi dasar anak si A yang merupakan perangkat desa menggugat tanah tersebut. yang saya tanyakan kuat mana antara sertifikat tanah dengan buku besar desa? kedua bisakah perangkat desa mengotak atik berkas tersebut? Mohon solusinya Terimakasih.

  • 12 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Terima kasih atas pertanyaan saudara. Setelah saya membaca dan memahami permasalahan yang Saudara sampaikan, saya selaku Konsultan Hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ingin mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. 1. Seharusnya Saudara berhati-hati dalam hal jual beli tanah karena tidak semua penjual itu baik, lebih lagi menyangkut tanah hal ini sangat riskan sekali. Dalam hal jual-beli perlu adanya proses peralihan hak dari seseorang kepada orang lain, dengan bukti surat-surat tanah yang jelas, seperti dari hak kepemilikan seperti surat girik hak dasar, sampai dengan sertipikat. - Maka bukti jelas diartikan bahwa data-data tanah, Sertifikat, Bukti lunas Pembayaran PBB, yang semuanya itu dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk melaksanakan jual-beli tanah yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terdiri dari : a. PPAT Sementara adalah Camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah-daerah terpencil. PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. b. Notaris yang diangkat berdasarkan Perka Kepala BPN Pasal 28 ayat (2) huruf c Perka BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, untuk wilayah kerja tertentu. - Disamping itu, dilampiri pula data-data penjual/pembeli masing-masing berupa : a. Foto copy KTP Suami/Isteri; b. Foto copy Kartu Keluarga; c. Foto copy Surat KeteranganWaris/ganti nama (bilamana ybs telah meninggal dunia, atau hal lain); d. Surat pernyataan tidak sengketa dari kelurahan setempat. - Agar di Cek keasliannya dan keabsahan Sertipikat Tanah oleh kantor pertanahan yang berwenang. - Dengan Tunai artinya bahwa telah dibayarkan secara lunas dan sah dalam hal jual beli tanahnya dimaksud. 2. Langkah yang harus ditempuh, dalam kasus Jual-Beli tanah saudara Dea Mulya harus di cek kembali keabsahan setipikat saudara. Dalam kepastian hukum pertanahan tidaklah menjamin bahwa sertipikat tanah saudara itu asli keabsahanya, bagaimana cara awal perolehanya. Namun saudara bisa cek kembali surat nomor sertipikat saudara di BPN setempat, apakah terregister sesuai dengan nama sertipikat saudara tidak. - Jika saudara sudah mengecek ke BPN ternyata tidak terdaftar namun saudara memiliki surat sertipikat dari BPN, maka perlu saudara menanyakan hal kerancuan tersebut kepada diri saudara bagaimana cara memperoleh sertipikat dimaksud, apakah melalui calo atau saudara datang sendiri memohon lansung ke BPN. - Kalau saudara memohon lansung ke BPN maka perlu BPN merubah sertipikat dimaksud asalkan tidak sengketa - Kalau sengketa maka saudara harus mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat melalui PTUN jika dinyatakan seripikat itu dikeluarkan oleh BPN. - Menurut saya selaku konsultan menyarankan supaya memohonkan alas hak tanah saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Menyerahkan surat-surat kronologis jual beli dengan pihak A ke Kelurahan terdekat karena bisa saja saudara membikin surat Seripikat tidak sesuai prosedur ketentuan PP No 10 Tahun 1961 yang telah diubah dengan PP No 24 tahun 1997 tetang permohonan alas hak tanah. - Dalam hal ini yang penting saudara menguasai fisik tanah dimaksud (penguasaan fisik secara sporadik) - Dan yang lebih penting lagi pihak A tidak mempermasalahkan saudara, namun kalau A mempermasalahkan maka saudara harus siapkan data dukung asal-usul tanah dimaksud, seperti foto copy AJB dan bukti lunas serta pajak tahunan untuk mengantisipasi di pengadilan jika diperlukan dikemudian hari. 3. Mengenai perangkat desa mengutak atik surat atau berkas saudara, saya katakana bisa saja namanya oknum kelurahan yang nakal. Silahkan saudara datang langsung ke Kantor BPHN di Jalan Maijen Sutoyo No.10 Cililitan Jakrta Timur Telepon: (021) 8091908 atau Datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Jawa Timur. Alamat: Jl. Kayon No.50 - 52, Embong Kaliasin, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 6027 Telepon: (031) 5340707 Disana ada Konsultasi hukum juga supaya lebih akurat dan jangan lupa bawa data dukung permasalahan saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat,