Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 4 Juli 2018

    Ardilah Dwiagus Safitri

    Saya ingin bertanya, kakak teman saya bernama X kerja di suatu perusahaan swasta. Namun 3 bulan belakangan, X yang bekerja di bagian elektronik mendapatkan gaji yang tidak menentu. Setelah mengadakan rapat dengan pimpinan, X beserta 7 temannya diberikan solusi. Mereka di izinkan untuk bekerja di bagian motor, tapi harus mengirimkan lamaran pekerjaan kembali dengan menggunakan data istri / adik. Karena data mereka sendiri sudah terdaftar di bagian elektronik. Akhirnya X meminta adiknya yang bernama Y, untuk menyiapkan lamaran pekerjaan. Namun yang bekerja kelak tetap X. Bagaimana kah pandangan hukum atas kasus tersebut? Apakah ini termasuk tindak pidana? Lantas pelanggaran apa yang dilakukan X dan Y? Terima kasih sebelumnya

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Giyanto, SH, MH. V. Bahawa tentang ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal 51 (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 52 (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. Pasal 53 Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Pasal 54 (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat : a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya upah dan cara pembayarannya; f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Pasal 55 Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. X bekerja diperusahaan 3 bulan belakangan, X yang bekerja di bagian elektronik mendapat gaji yang tidak menentu. Kita lihat perjanjian kerja saat X melamar pekerjaan tersebut, Setelah mengadakan rapat dengan pimpinan, X beserta 7 temannya diberi solusi. Mereka di izinkan untuk bekerja di bagian motor, hal ini saat rapat notula rapat dan hasil yang disepakati sebaiknya dituangkan dalam perjanjian kerja dibagian yang beru. keharusan mengirimkan lamaran pekerjaan kembali ini dituangkan dalam perjajian kerja yang baru atau tidak. Lamaran baru dengan menggunakan data istri/adik. Hal ini harus hati hati berkenaan dengan memberi keterangan jangan sampai penyalahgunaan data atau keterangan palsu dapat masuk ranah pidana pasal 242 ayat (1) KUHP. Demikian semoga bermafaat