Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 5 Juni 2018

    Dhifa

    Saya mempunyai tanah, dimana tanah tersebut saat ini sedang disewakan, dan habis masa sewa 10 bulan lagi. Dan klien berniat untuk menebus sewa tersebut tetapi kendalanya pihak penyewa meminta tebusan sebesar 25 juta, sedangkan dulu akad sewa menyewa adalah 15 juta selama 10 tahun. Yang ingin ditanyakan, apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pemerasan? Jika memang dikategorikan pemerasan, bagaimana cara melaporkan hal tersebut?

  • 28 September 2018

    Dijawab Oleh -

    DIjawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti S., SH., CN., MH. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa sewa menyewa pada prinsipnya adalah merupakan suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”Sedangkan menurut Prof. Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” 3. Dalam KUH Perdata pasal 1320 - pasal 1337 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian yaitu: a) Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kata sepakat ini harus bebas dari unsur khilaf, paksaan ataupun penipuan (ps. 1321) b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang meliputi (pasal 1330): a. Orang-orang yang belum dewasa b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perbuatan perjanjian-perjanjian tertentu. c) Suatu hal tertentu Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian (pasal 1332) d) Suatu sebab yang halal yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.(pasal 1337) 4. Akibat hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. 5. Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. 6. Bahwa permasalahan hukum yang disampaikan klien, bahwa klien sepertinya bermaksud ingin menghentikan kontrak atau perjanjian sewa menyewa, sebelum masa kontrak atau masa sewanya selesai, dan berdasarkan: a) Pasal 1579 KUH Perdata, diatur bahwa Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang disewakan kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya; b) Pasal 1580 KUH Perdata, diatur bahwa jika dalam persetujuannya sewa telah disetujui bahwa pihak yang menyewakan akan mempunyai kekuasaan memakai sendiri rumah atau tanah yang disewakan, maka ia diwajibkan sebelum itu memberitahukan tentang kehendaknya untuk menghentikan sewanya sebegitu lama sebelumnya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1578 KUH Perdata yaitu dalam hal sewa tanah, peringatan tersebut harus diberitahukan minimal 1 (satu) tahun sebelumnya. 7. Jadi sehubungan hal tersebut di atas, klien tidak dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa tersebut secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak penyewa, kecuali telah diperjanjikan sebelumnya, dan/atau telah ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak penyewa minimal satu tahun sebelum pengosongan. Oleh karena itu, disarankan kepada klien untuk menunggu saja masa sewa selesai yang tinggal sisa 10 bulan lagi.