Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 27 Mei 2018

    Iwan Setiawan

    Bila kita sudah memiliki SHM tanah, apakah kita masih perlu untuk mengurus dan memiliki SHGB?

  • 13 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya :Saud Halomoan Batubara, S.H., M.H. Menjawab pertanyaan Sdr tersebut di atas dapat kami jelaskan, bahwa Sertifikat Hak Milik Milik (SHMH) tanah yang sdr miliki pada prinsipnya tidak perlu untuk mengurus dan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan, karena Hak milik tanah yang Sdr miliki sekarang ini adalah hak milik tanah yang terkuat dan terpenuh yang mempunyai tingkatan yang tertinggi dan dapat Sdr kelola atau diberdayakan untuk apa saja, dapat dipindah tangankan kepada siapa saja dan dapat diwariskan , dapat dijadikan menjadi hak tanggungan atau jaminan pada lembaga keuangan (Bank) dan lebih istimewanya tidak ada batas waktu Hak kepemilikannya. Jadi, bila dibandingkan dengan HGB, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha dan hak-hak lain yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, hak milik tanah (SHM) adalah Hak terkuat dan terpenuh atas kepemilikannya. Sementara HGB batas waktu kepemilikan 20 tahun dan dapat dimohonkan untuk diperpanjang 30 tahun, (pasal 36 ayat 1 ( UUPA ) begitu juga hak-hak lainnya ditentukan batas waktu pemilikannya, disamping itu peruntukannya telah ditentukan, misal hanya untuk hak bangunan ( rumah , gedung dan lainnya), Hak Guna Usaha peruntukannya hanya untuk lahan pertanian, kawasan industri dan sejenisnya). Jadi, esensi pertanyaan Sdr yang kami tangkap, bilamana tanah Sdr akan diberdayakan oleh pihak lain, dengan menyewa tanah akan mendirikan bangunan di atasnya apakah bangunan permanen atau atau semi permanen untuk dijadikan usaha misalnya; toko kelontong, toko serba guna, Gedung Olah Raga, atau untuk gudang penyimpanan barang, maka pihak yang menyewa tanah hak milik Sdr tersebut terlebih dahulu dibuat kesepatan atau perjanjian Sewa Tanah , misalnya untuk mendirikan bangunan. Lalu isi perjanjiannya ditentukan berapa luas tanahnya, berapa lama tanah akan di sewa , dan lain-lain klausule yang Sdr anggap penting untuk dimasukkan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya dibuatkan Akte perjanjian dihadapan Notaris atau di hadapan Camat ( jika tidak tidak ada Notaris). Mengapa hal ini perlu kami sarankan, jika terjadi sesuatu dan lain hal dikemudian hari, akta tersebut adalah merupakan akte otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Kemudian, apabila sudah terjadi kesepakatan dan dibuatkan dalam akte perjajian antara Sdr dengan Pihak Penyewa Tanah, barulah kewajiban pihak Penyewa lahan tanah membuat surat permohonan untuk HGB pada Badan Pertanahan Nasional, untuk mendirikan bangunan di atas lahan milik Sdr melalui dinas Pemda, di wilayah tanah tersebut berada. Selanjutnya kami menyarakankan agar pihak Penyewa Tanah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan(IMB) bila ingin dijadikan suatu bangunan ke dinas pemda setempat. Dalam kaitan itu, dapat kami tambahkan , bahwa selain Hak Milik Tanah Perorangan, juga Hak Milik Tanah yang dikuasai oleh Negara dapat di alihkan atau diberdayakan hak kepemilikannya baik kepada Perorangan atau Badan Hukum (PT, Koperasi, Yayasan Keagamaan dll) dengan cara dimohonkan ke negara melalui lembaga yang yang terkait dan berkompeten. Demikian jawaban atas atas pertanyaan Sdr, semoga menjadi pertimbangan dan dapat bermanfaat , salam dari kami, terima kasih atas atensinya.