Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 13 April 2018

    arief rakhman hakim

    Salam hormat, istri saya adalah penguna fasilitas kredit disalah satu bank yang ada di kalimantan dengan jaminan SK PNS yang ia miliki. Pada awal 2018 dia melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, dan semua berjalan lancar sampai pada saat pengambilan berkas jaminan, Bank tersebut tidak bisa mengembalikan salah satu dari berkas jaminan, yaitu Petikan SK PNS dengan alasan berkas tersebut hilang. Tentu kami tidak bisa menerima hal tersebut karena SK tersebut adalah SK petikan yang hanya terbit 1 kali dan kami akhirnya membuat surat pengaduan namun pihak bank tidak memberikan jawaban yang positif. Dan sangat di sayangkan tanpa ada ijin lisan maupun tertulis / surat kuasa dari istri saya, pihak bank membawa fhotocopy SK tersebut ke Dinas Kepegawaian Daerah untuk meminta legalisir atas fhotocopy SK tersebut kemudian bermaksud untuk menyerahkan kepada istri saya sebagai pengganti SK yang hilang tapi istri saya menolak untuk menerima nya karena Fhotocopy tersebut tidak bisa menggantikan SK asli yang hilang. Istri saya merasa sangat dirugikan atas hilangnya jaminan/agunan tersebut dan merasa tidak dihargai atas tindakan bank yang telah berani mengunakan Fhotocopy SK yang hilang tersebut untuk kepentingan yang lain tanpa ada ijin/surat kuasa, seharusnya agunan hanya sebagai agunan dan kerahasiannya harus tetap dijaga. atas kejadian tersebut diatas, menurut Undang undang yang berlaku, apa saja yang telah di langgar oleh bank? apakah tindakan tersebut diatas bisa di bilang penggelapan walaupun tidak ada faktor kesengajaan atau hanya atas kelalaian? dan atas tindakan bank tersebut diatas, tanpa ada persetujuan nasabah apakah bisa disebut penyalahgunaan wewenang? apakah bisa hal ini saya bawa ke pengadilan tindak pidana dan perdata? terima kasih.

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Iva Shofiya S.H. M.Si. Terkait dengan kelalaian bank dengan menghilangkan dokumen anda, maka bank memiliki kewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan menerbitkan kembali dokumen yang hilang dan mengganti kerugian. Dari uraian anda pihak bank telah berupaya untuk menerbitkan kembali dokumen yang hilang yaitu dengan menphotocopy SK PNS dan melegalisirnya. Namun upaya mengganti kerugian belum ada. Dan hal ini lah yang dapat anda tuntut. Kelalaian bank jelas melanggar prinsip atau landasan utama keberadaan bank yaitu kepercayaan masyarakat sebagaimana di maksud dalam UU Perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Selain itu sebagai konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999) akibat kerugian yang anda alami maka bank sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab (pasal 19 UU Perlindungan Konsumen). Selain dalam peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab bank secara khusus terkait aset konsumen juga diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan pada Pasal 25 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mengatakan bahwa “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. Lebih lanjut ketentuan Pasal 29 POJK NO. 1/2014 menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”. Terkait perbuatan tersebut apakah penggelapan atau bukan dapat dijelaskan sebagai berikut : Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Dari permasalahan anda, tuduhan penggelapan perlu dibuktikan lebih lanjut karena pihak bank dalam hal menghilangkan dokumen nasabah sudah melakukan upaya menggantinya dengan melakukan photocopy SK PNS dan melegalisirnya. Perbuatan tersebut merupakan upaya pertanggungjawaban menerbitkan kembali dokumen yang hilang. Namun apakah ini dapat menggantikan kerugian harus dilihat lagi karena berkenaan dengan uraian anda ada upaya bank untuk bertanggung jawab, namun hal tersebut juga dilakukan menurut anda masih merugikan dikarena berbagai sebab yaitu tidak ada ijin atau kuasa istri anda dan penggantian kerugian tidak sama dengan kerugian anda petikan asli SK tidak sama dengan photocopy. Karena hal ini lah yang membuat anda keberatan, dan apakah ini merupakan penyalahgunaan wewenang dapat disimpulkan bukan. Hal ini karena bank berupaya menjalankan kewajibannya untuk menerbitkan kembali dokumen yang hilang. Sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan dan peraturan OJK yang sudah disebutkan sebelumnya diatas. Apakah terhadapa kelalaian bank ini dapat dibawa ke pengadilan, hal ini bisa saja dilakukan. Kelalaian bank dapat dituntut sebagai perbutan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ketentuannya disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat hal, yakni: a) Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif (penafsiran pasal 1365 KUH Perdata secara luas) Dalam kasus anda adalah hilangnya dokumen jaminan berupa SK PNS b) Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa: -Bertentangan (melanggar hak orang lain). -Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. -Bertentangan dengan kesusilaan. -Bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam kasus anda bank telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu menjaga kerahasian data nasabah (dengan cara menduplikasi dan melegasirnya tanpa ijin nasabah) serta tidak menjaga kepercayaan nasabah (dengan menghilangkan jaminan SK). c) Ada kerugian dalam kasus anda jelas ada kerugian karena SK PNS merupakan dokumen penting bagi seorang PNS. d) Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul. Perbuatan melawan hukum ini dapat dituntut pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 372 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Juga dalam pasal 406 KUHP mengatur bahwa: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,00. Sedangkan karena kelalaian bank menghilangkan dokumen anda secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata anda dapat menuntut kerugian dan jumlah tuntutan ganti rugi tersebut terserah anda karena KUHPer tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immaterial. Demikian saran dari kami, semoga dapat mencerahkan.