Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 9 April 2018

    Nur Hidayati

    Sya ida pekerjaan swasta. punya seorang putri 7th. Skarang dlam masa proses perceraian jelang sidang cerai. Tpi suami ambil paksa anak saya dg dalih ajak makan dan atau jemput sya krja. Trus gk dipulangin. atas gugatan ini karena suami hampir dan tidak prnah manafkahi sya. Disisi lain suami doyan selingkuh. Sebelumnya pnah gugat suami dg hal yg sama, anak sya jg diambil paksa. dan akhirnya suami mnta sya untk cabut perkara, demi anak. pada dasarnya suami bilang tidak sanggup atas uang jajan buat anak sya. Dan sya ikuti, kami pun rujuk bangun nikah. Sy merasa dipermainkan karena suami berbuat hal sama. Sya sangat mohon bantuan bapak, menghadapi agar anak sya bsa sma sya.

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti S., SH., CN., MH. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa informasi yang disampaikan oleh klien, sepertinya klien sudah mengajukan gugat cerai dan proses untuk sidang cerai, hanya tidak jelas ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri. 2. Untuk mengajukan gugatan cerai, dibedakan bagi yang beragama Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Mengenai tata cara perceraian ini lebih lanjut dijelaskan oleh Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia” sebagai berikut: 2.1. Tata cara perceraian di Pengadilan Negeri: a. Gugatan cerai diajukan oleh penggugat atau kuasanya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali tergugat tidak diketahui tempat kediaman atau tergugat di luar negeri sehingga gugatan harus diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat; b. Pemeriksaan gugatan oleh Hakim; c. Perceraian diputus oleh Hakim; d. Putusan perceraian didaftarkan kepada Pegawai Pencatat. 2.2. Tata cara perceraian di Pengadilan Agama : 2.2.1. Dalam hal suami sebagai pemohon (Cerai Talak): a. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak di Pengadilan tempat kediaman termohon (istri). Kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon; b. Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon; c. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat; 2.2.2. Dalam hal istri sebagai penggugat (Cerai Gugat) : a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami); b. Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat; 3. Proses selanjutnya baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat adalah: a. Pemeriksaan oleh Hakim; b. Usaha perdamaian oleh Hakim terhadap kedua belah pihak (mediasi); c. Dalam hal kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, ikrar talak diucapkan atau perceraian diputus; d. Penetapan Hakim bahwa perkawinan putus; e. Putusan perceraian didaftarkan kepada Pegawai Pencatat. 4. Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Dasarnya, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. 5. Menurut pengajar hukum Islam di Universitas Indonesia, Farida Prihatini dalam artikel “Hak Asuh Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak”, sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh anak. Tapi, menurutnya, hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memilki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya. 6. Mengenai nafkah bagi anak setelah cerai, sesuai Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika terjadi perceraian maka bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Akan tetapi, masih menurut pasal yang sama, hal tersebut juga melihat pada kemampuan bapak. Apabila bapak tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jadi apakah klien akan mendapatkan hak asuh anak atau tidak, sepenuhnya akan menjadi kewenangan Hakim yang memutus dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diantaranya, telah diterangkan di atas. 7. Oleh karena itu, jika pada saat diupayakan perdamaian oleh hakim melalui mediasi, maka klien harus dapat memanfaatkan upaya ini dengan sebaik-baiknya untuk membicarakan masalah anak dengan sang suami, intinya harus tetap berkepala dingin dan demi kepentingan terbaik untuk anak, karena kewajiban orang tua adalah memenuhi hak anak dengan sebaik-baiknya walaupun berada dalam kondisi kedua orang tuanya sudah bercerai. Jadi suami dan isteri punya tanggung jawab yang sama terhadap pemenuhan hak anak.