Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 8 April 2018

    Agus salim

    apa bisa LBH yang belum di akreditasi Kemenkumham di pisbakum bisa membawa perkara masyarakt miskin tanpa biaya di Pengadilan negri mataram

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti S., SH., CN., MH. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan oleh Klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diatur bahwa orang atau kelompok orang miskin yang memiliki permasalahan hukum berhak memperoleh jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma. (Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No 16 Tahun 2011) 2. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang mmberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. (Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2011) 3. Bahwa pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011, yang salah satu syaratnya adalah terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI. (Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011. Jadi apabila suatu LBH ingin mengakses dana bantuan hukum dari APBN/APBD maka LBH tersebut harus terakreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM 4. Bahwa klien menanyakan apakah LBH yang belum terakreditasi di Kemenkumham bisa memberikan bantuan hukum tanpa biaya/gratis di Pengadilan Negeri (PN Mataram), maka dapat disampaikan sebagai berikut: 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. 4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan: ”Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.” 4.3. Bahwa berdasarkan PP No. 83 Tahun 2008, kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Ini juga merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya. 4.4. Bahwa telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (PERMA No. 1 Tahun 2014) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang antara lain mengatur sebagai berikut: a. Bahwa di pengadilan telah ada pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara. (Pasal 1 angka 1) b. Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama. (Pasal 1 angka 2) c. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. (Pasal 1 angka 4) d. Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (Pasal 1 angka 6) e. Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari’ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. (Pasal 1 angka 7) f. Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi. (Pasal 1 angka 8) g. Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. h. Sehubungan dengan hal tersebut, maka suatu LBH tetap bisa memberikan layanan hukum cuma-cuma kepada orang atau masyarakat miskin walaupun LBH tersebut belum terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, karena LBH tersebut bisa mengikuti skema yang ada di Mahkamah Agung sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut 5. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas, klien bisa juga mendapatkan layanan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapinya kepada advokat sesuai Pasal 22 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 juncto PP No 83 Tahun 2008, atau juga bisa ke pengadilan yang telah ada pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (PERMA No. 1 Tahun 2014) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan