Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 2 April 2018

    laras

    malam .. sy mau tanya suami saya telah menjalani hukuman selama 7bln,dn vonis 1thn 10 bln.. kira2 kapan sy bisa ajukan pb.. dan apabila pb diurus kira2 suami sy vo is berapa bulan ?dan kapan bisa pulang.. lalau kalau pb sudah diurus apakah masih dapat remisi tambahan dari negara???terimakasih tolong jawabannya dan nasehatnya

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Siti Rodiah, S.H. Pertanyaan Saudari tentang Pengajuan PB dan remisi suaminya terkait kasus Narkoba Sdri. Laras di Provinsi Jawa Barat, atas pertanyaan Saudari dapat kami, jelaskan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Remisi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 21/2016”). Remisi adalah, pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh Narapidana dan Anak yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan. Remisi terdiri atas: Remisi umum ; Diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus ; Diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Narapidana yang dimaksud adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Syarat pemberian remisi bagi Narapidana: Narapidana berkelakukan baik. Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan: tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”) dengan predikat baik. Jika Narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka Narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah Narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah Narapidana yang: sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Pembebasan Bersyarat (“PB”) Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”) sebagai berikut: Pembebasan Bersyarat adalah: Bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pasal 1 angka 6 Permenkumham 21/2016 menyatakan: Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sama halnya seperti remisi, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, Narapidana juga harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu: Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen: Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasya- rakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas); surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan; salinan register F dari Kepala Lapas; salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa: Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. Menjawab dari pertanyaan saudari Laras bahwa : 1. Suami Anda di vonis 1 tahun 10 bulan dan sudah menjalankan tahanan 7 bulan oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; Pertanyaannya adalah dapatkah suami anda mengajukan PB dan mendapatkan remisi kapan pembebasan bersyarat bisa dimohonkan. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu Mengenai vonis yang suami anda jalankan adalah 1 tahun 10 bulan dengan begitu 2/3 dari 1 tahun 10 bulan adalah 22 bulan tahanan. Dengan demikian, divonis penjara 1 tahun 10 bulan, 2/3 masa pidananya adalah: 2/3 x 1 tahun 10 bulan = 22 bulan. Oleh karena itu Suami Anda baru bisa mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani masa pidananya sekurang-kurangnya 1 tahun 2 bulan yaitu 14 bulan ( Empat belas bulan ). Karena suami anda baru menjalankan tahanan 7 bulan berarti belum bisa mengajukan PB ( Pembebasan Bersyarat ). Untuk remisi suami anda bisa mendapatkannya dengan syarat sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas tersebut. Dan bisa juga di berikan kepada Narapidana setiap 17 Agustus dan hari-hari besar keagamaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana apapun yang dilakukan suami anda dapat diberikan pembebasan bersyarat sepanjang telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana. dihitung dari masa pidana yang dijatuhkan kepada suami Anda kemudian dikurangi dengan remisi dan dihitung sejak tanggal penahanan. Jadi, setidaknya, untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, suami Anda telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana setelah dikurangi remisi. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat; 3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 99/2012”)