Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 2 April 2018

    Dian Wijaya

    Kalau misal ada yang mempidanakan kita dengan alasan menyebar hoax di social media. Apa yang harus dilakukan? Apakah pelaporan dengan bukti yang tidak kuat diterima di kepolisian?

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Drs. Abdullah, S.H. Permasalahan : 1. Apakah yang harus dilakukan ketika ada yang mempidanakan sebagai dugaan penyebar Hoax ? 2. Apakah pelaporan dengan bukti yang tidak kuat diterima di kepolisian? Nasihat Hukum : 1. Nasihat terhadap permasalahan, apakah yang harus dilakukan ketika ada yang mempidanakan sebagai dugaan penyebar Hoax? Yang dilakukan ketika ada yang mempidanakan sebagai penyebar Hoax, yaitu : a. Mempelajari secara mendalam permasalahan hukum apakah yang menjadi dasar Anda dilaporkan? b. Mempelajari apakah akibat hukum yang mungkin timbul akibat dari pelaporan tersebut. c. Mempelajari hal apa saja yang dapat meminimalisir akibat dugaan pidana terhadap pelaporan tersebut. d. Anda dapat berkonsultasi hukum langsung ke Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau konsultasi hukum ke Organisasi Bantuan Hukum di kota Anda, yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di kota Anda. Konsultasi hukum diberikan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, karena akan dibiayai oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan : Berikut sedikit informasi seputar penyebaran Hoax. Apabila seseorang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam jejaring sosial dan menyebarkan informasi yang berisi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) bisa terancam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal dalam UU ITE tersebut dapat dipergunakan oleh polisi untuk menangani kasus penyebar Hoax. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal 45A ayat (2) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. 2. Nasihat Hukum : Nasihat terhadap permasalahan hukum, apakah pelaporan dengan bukti yang tidak kuat diterima di kepolisian? Setiap pelaporan dari masyarakat akan diterima oleh kepolisian. Penjelasan : Setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu setiap pelaporan dari seseorang akan diterima di kepolisian. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Setelah laporan diterima, maka Polisi akan melakukan penyelidikan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Jadi, apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan unsur tindak pidana, maka laporan yang diterima oleh polisi tidak berlanjut pada proses sidang pengadilan, sebab sekurang-kurangnya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP: Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Sebagai tambahan, alat bukti dalam UU ITE antara lain diatur dalam Pasal 1 UU ITE, yang dimaksud dengan: 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 5 ayat (1) UU ITE : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila ternyata polisi tidak dapat menemukan dua alat bukti yang sah/tidak kuat, maka proses hukum Anda bisa saja tidak berlanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.