Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 2 April 2018

    Novi

    Selamat siang,, Saya ada mengikuti arisan online di dua arisan, yang mana kedua arisan tersebut merupakan kakak adik kandung. Arisan online dibuka pada bulan juli 2017. Awalnya arisol ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepatan. Mulai tanggal 28 nopember dimana seharusnya saya harusnya narik malah jd molor dengan berbagai alsasan dan sampai ke bln desember tarikan para member semakin macet bahkan di januari bisa dikatakan tarikan arisan macet total. Alasan dari owner karena macet dari member yg sudah narik lbh dulu. Dan sesuai perjanjian awal dengan para member bahwa owner penanggung jwb penuh. (bicara secara lisan/lwt medsos). Dan setiap kita membuat kesepakatam untuk membentuk arisan kita selalu menyetorkan biaya admin kepada owner sebagai jaminan. Waktu terus berlalu dan sampai saat ini owner belum jg mengembalikan uang member. Bahkan minggu yang lalu owner mengatakan di group arisan tersebut "jangan paksa saya mencicil uang kalian ". Dan owner membuat rekap global masing2 member walaupun sebagian besar tidak sesuai, dan menurut owner uang admin yang sudah diterima tidak akan dikembalikan ke member.,dan saat kita minta perincian sampai saat ini blm digubris .member juga sudah membuat rekapan sebagai revisi dr rekapan yg dibuat tp tidak digubris juga Sebelumnya kita sdh membuat kesepaktan secara tertulis dengan owner bahwa dia akan mencicil untuk termin pertama sampai tgl 3 maret dan termin ke 2 sampai 3 april dan pernyataan tersebut diatas materai. Dan untuk saudara owner yang sarunya yg merupakan owner jg..bahkan blm ada keaepakatan kapan uang membernya bisa dikembalikan .. Pertanyaan saya apakah owner tersebut bisa dikategorikan sebagai penipuan, karena kami juga melihat sendiri bahwa owmer tersebut mengikuti arisan di tempat lain,dan mengatakn kepada owner lain itu dia mau jadi donatur padahal ke member nya dia bilang dia gak punya apa2. Dan kita memiliki screenshoot percakapannya dengan owner lainnya tersebut. Yang ingin saya tanyakan : 1. apakah kami boleh mengambil tindakan hukum dengan melaporkan owner tersebut? 2. Adakah yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaporkan ybs? Mengingat kita masih buta hukum mohon arahannya apa yang harus dilakukan para member agar kita para membernya tidak menyalahi aturan hukum, mengingat waktu sudah berbulan bulan tidak ada kejelasan dari owner ataupun usaha yang sudah mereka lakukan untuk mencari solusi. Saya informasikan jg bahwa owner jg tidak pernah melakukan tindakan hukum untuk para membernya yang sudah melakukan penarikan. Mengingat kondisi member dengan berbagai kebutuhan bahkan ada arisan teraebut yang sudah tidak berjalan dan sebagian member sudah transfer ke owner akan tetapi saat member memintanya kembali, ownee cenderung tidak merespon. Bahkan jika member minta haknya...owner bahkan selalu memberikan statement yang kurang baik. Mohon bantuannya pak, terima kasih yang sebesar besarnya.

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Mursalim, S.H. Terima kasih atas pertanyaan arisan online yang merugikan para member dimana owner tidak bertanggung jawab. Yth. Novi di Provinsi DKI Jakarta, maka atas pertanyaan Saudari dapat saya sampaikan, sebagai berikut : Jawaban : Kegiatan arisan lazim dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan ekonomi maupun silaturahmi, yaitu ,dengan cara mengumpulkan uang melalui peserta/anggota yang didasarkan kesepakatan bersama, sambil menunggu giliran siapa yang kebagian rezeki selanjutnya. Pada umumnya, arisan didasarkan pada kesepakatan/perjanjian seluruh peserta/anggota mengenai jumlah iuran, jangka waktu penarikan, jumlah anggota, dan mekanisme lain. Seiring makin berkembangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) maka kegiatan arisan mulai memanfaakan sarana tersebut, sehingga jangkauan kepesertaan (member) semakin luas, dengan jumlah uang yang semakin besar. Namun yang menjadi kekhawatiran adalah apakah semua peserta mendapatkan haknya sesuai kesepakatan awal, andaikata tidak bagaimana?, bagaimana dengan tanggung jawab pengurus/owner. Arisan online Kegiatan apapun tidak masalah menggunakan media sosial (medsos) termasuk kegiatan arisan yang Anda ikuti yang dilakukan secara online. Yang penting dilakukan dengan itikad baik, jujur, terbuka, bertanggung jawab dan tidak melanggar perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan peserta. Terkait arisan online, saat ini telah terdapat aturan yang mengatur kegiatan transaksi elektronik/online sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah Undang-Undang no, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama ini, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dari sisi hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan Sebagai Perjanjian Menurut hemat kami, ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian, walaupun arisan dilakukan secara online. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Putusan Mahkamah Agung Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Mahkamah Agung (“MA”) pernah menangani beberapa perkara terkait dengan pengurus arisan yang tidak membayarkan uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa: “Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta, sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus, dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti.” Pada perkara ini, MA dalam putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa “tergugat sebagai ketua/pengurus arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati”. Dari putusan tersebut dapat disimpulkan antara lain bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dengan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Pada kasus sebagaimana yang Anda alami, dimana Owner yang saya asumsikan sebagai ketua/pengurus/bandar arisan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan hak peserta lain yang seharusnya mendapat uang arisan kepada peserta yang mendapatkan arisan, padahal para peserta arisan telah menyerahkan uang arisan pada pengurus arisan. Alasan owner tidak membayar karena peserta (member) lain juga belum membayar. Padahal, sesuai perjanjian awal dengan para member bahwa owner penanggung jawab penuh. (bicara secara lisan/lwt medsos). Dan owner juga tidak melakukan upaya untuk menarik iuran arisan dari member yang lain yang sudah mendapat lebih dulu. Sehingga merugikan Anda yang sudah berbulan bulan belum dibayar. Dalam hal ini, maka Anda yang merasa telah dirugikan dapat menggugat secara perdata pengurus/bandar/owner arisan yang tidak melaksanakan kewajibannya atas dasar wanprestasi. Namun, menurut hemat kami, mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang bandar atau pengurus arisan pada setiap kasus memang tidak dapat disamaratakan. Karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang berjalan pada praktiknya pengurus/bandar/owner arisan juga bertugas untuk mengelola dana arisan, ataukah hanya memfasilitasi kegiatan arisan tersebut. Untuk itu, karena arisan merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya yang diurus oleh seseorang sebagai pengurus/bandar/owner yang bertanggung jawab penuh. Sebagaimana Anda sebutkan sesuai perjanjian awal dengan para member bahwa owner penanggung jawab penuh. (bicara secara lisan/lwt medsos), maka dapat dikatakan owner tersebut melakukan ingkar janji (wanprestasi). Segingga merupakan alasan bagi Anda untuk mengambil tindakan hukum, misalnya menggugat. Menjawab pertanyaan Anda: 1. Apakah kami boleh mengambil tindakan hukum dengan melaporkan owner tersebut ? Berdasarkan apa yang sampaikan, maka dapat disampaikan bahwa keinginan Anda untuk mengambil tindakan hukum dibolehkan terkait arisan online yang merugikan orang lain dimana owner/pengurus melalaikan tanggung jawabnya sebagai owner/pengurus, sehingga terjadi wanprestasi. Dalam hukum Indonesia setiap subyek hukum adalah cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali orang yang dianggap tidak cakap oleh hukum. 2. Adakah yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaporkan yang bersangkutan ? Yang menjadi dasar hukum adalah adanya ingkar janji (“wanprestasi”) dari pengurus/owner. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Mengenai, Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk wanprestasi : a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya Tatacara Menyatakan debitur wanprestasi 1. Sommatie: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri. 2. Ingebreke Stelling: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor/penggugat atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor/penggugat berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor/tergugat wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang/penggugat (kreditor) kepada si berutang/tergugat (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Bagaimana jika ada unsur tipu muslihat/penipuan dalam Arisan online tersebut, Maka berdasar uraian tersebut pengurus/owner dapat dikenakan dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan, dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka kewenangan tersebut ada pada penegak hukum. Semua itu tergantung pihak penyidik apakah dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Disarankan, sebelum mengambil langkah hukum, misalnya menggugat ada baiknya Anda memanggil pengurus/owner arisan online tersebut untuk melakukan pendekatan guna mencari penyelesaian secara damai secara kekeluargaan. Apabila langkah tersebut tidak berhasil baru kemudian melakukan tindakan hukum. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.