Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 27 Maret 2018

    M Alfi Gilang R

    mengapa koruptor di Indonesia tidak dihukum mati ? dan mengenai kasus korupsi yang terjadi oleh Artalyta Suryani apakah benar beliau mendapatkan Fasilitas kemewahan ? bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia ?

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Ivo Hetty Novita, SH.,MH. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Apabila ditanyakan kenapa selama ini di Indonesia koruptor tidak dihukum mati, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : Apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukuman bagi koruptor, yakni yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah diatur adanya hukuman mati bagi koruptor. Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Di dalam penjelasan Angka 1 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara peraturan di Indonesia dimungkinkan untuk dijatuhkan hukuman mati bagi koruptor. Permasalahannya belum pernah ada penuntutan hukuman mati bagi koruptor yang memenuhi penjelasan angka 1 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Terkait dengan hal tersebut, para aktivis di bidang penegakan HAM juga ada yang menentang hukuman mati, termasuk terhadap para koruptor kakap sekalipun. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila. Meskipun terdapat banyak pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati terhadap koruptor, namun secara aturan dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati, hanya tinggal bagaimana para penegak hukum dapat menerapkan pasal yang sesuai dengan kondisi sebagaimana disyaratkan di dalam penjatuhan hukuman mati. Terkait fasilitas mewah yang banyak dikabarkan terkait Artalyta Suryani, yang ditemukan berdasarkan inspeksi mendadak dari anggota satgas Pemberantasan Mafia Hukum ke Rumah Tahanan Kelas II A Pondok Bambu Jakarta Timur memang ditemukan adanya sel yang difasilitasi dengan mesin pendingin udara (AC) https://nasional.kompas.com/read/2018/07/22/17562741/ini-5-kasus-fasilitas-mewah-di-dalam-penjara. Terkait pemberian fasilitas di dalam sel tahanan, Kementerian Hukum dan HAM sendiri selalu melakukan pembenahan terhadap kinerja pegawai, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Pemberian fasilitas tersebut apabila ditemukan, dapat dimasukkan kepada tindakan korupsi. Pembenahan tersebut selalu dilakukan, bahkan pada bulan Juli 2018, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fasilitas narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Mereka yang dijadikan tersangka antara lain, Kalapas Sukamiskin, Hendy Saputra selaku staf Kalapas, narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah, dan narapidana umum Andi Rahmat. Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian fasilitas di dalam sel lembaga pemasyarakatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dan pelakunya dapat dijerat dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian, semoga bermanfaat