Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 26 Maret 2018

    Fariidah Khasnaul

    Saya diancam mantan bos saya dan juga selingkuhannya karena saya berkata jujur tentang mantan bos saya dan selingkuhannya kepada keluarga mantan bos saya. Mereka mengancam saya akan melaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dan mereka minta uang 20 jt untuk mencabut laporan itu. jika saya tidak memberikannya mereka mengancam akan mengambil paksa adik saya.

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Drs. Abdullah, S.H. Pokok Permasalahan : 1. Klien akan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, karena klien berkata jujur tentang mantan bos dan selingkuhannya kepada keluarga mantan bos klien. 2. Mantan bos meminta uang 20 juta, apabila ingin laporannya dicabut. 3. Apabila klien tidak memberikan uang 20 juta, mereka mengancam akan mengambil paksa adik klien. Nasihat : 1. Anda akan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, karena Anda berkata jujur tentang mantan bos dan selingkuhannya kepada keluarga mantan bos klien. Ketika seseorang mengatakan sesuatu di hadapan orang lain/umum yang membuat orang yang dikatakan itu merasa malu dan merasa tercemar nama baiknya, dan pencemaran nama baik yang dimaksudkan itu berupa tuduhan kepada seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui orang banyak, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, walaupun yang dikatakan itu menurut pelakunya adalah sebagai pernyataan yang jujur. Pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dalam penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 322. Pencemaran nama baik dan atau penghinaan yang dilaporkan diduga Anda lakukan apabila dilakukan secara lisan, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1). Pasal 310 ayat (1) KUHP : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Apabila dilakukan secara tertulis : Pasal 310 ayat (2) : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Apabila pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media elektronik (melalui sms atau WA misalnya atau media social lainnya) yang berupa informasi elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Jadi apabila seseorang itu melakukan penghinaan dan atau pencemaran melalui media social, misalnya, hal itu merupakan perbuatan yang terlarang yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) : Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informdasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sanksi bagi yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama naik, diatur dalam Pasal 45 ayat (3) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Apabila seseorang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi dengan adanya dua alat bukti yang sah, maka ia dapat dikenakan Pasal-pasal dalam KUHP dan atau UU ITE, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. 2. Terhadap permasalahan mantan bos meminta uang 20 juta, apabila ingin laporan terhadap Anda dicabut. Dalam hukum pidana ada Delik Biasa dan Delik Aduan. Delik Aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik Biasa, pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan Dalam hal Delik Aduan, maka mengacu pada Pasal 75 KUHP : Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya itu dalam waktu tiga bulan setelah diajukan. Kasus pencemaran nama baik itu termasuk delik aduan. Oleh karena itu, apabila perbuatan pelapor yang meminta uang sejumlah dua puluh juta rupiah agar laporan terhadap Anda dicabut, apabila masih dalam kurun waktu tiga bulan setelah diajukan, kasus pencemaran nama baik masih dapat dicabut, karena memenuhi unsus dalam Pasal 75 KUHP. 3. Apabila Anda tidak memberikan uang dua puluh juta rupiah, mereka mengancam akan mengambil paksa adik klien. Mengenai ancaman akan mengambil paksa adik Anda, mengambil paksa atau dalam KUHAP disebut penangkapan. Penangkapan merupakan kewenangan dari penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi, penangkapan atau mengambil paksa adik Anda, apabila bukan dilakukan oleh penyidik, maka itu termasuk pelanggaran hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 20 : Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dasar Hukum: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik