Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 24 Maret 2018

    yulian tomi

    apa hukuman bagi kades yg membangun paud dari dana desa tahun 2017,sedangkan bngunannya belum selesai padahal sudah tahun 2018.dan membangunnya tanpa ada MUSDES dahulu dan tanpa melihat azas kemanfaatan bagi kami masyarakatnya. mohon petunjuknya

  • 6 November 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Eko Suparmiyati, S.H., M.H. Kami sampaikan bahwa penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa, selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat. Apabila Kades dalam penggunaan dana desa tidak berpedoman pada pedoman teknis yang sudah ditetapkan oleh bupati/walikota, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dapast dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara. Sehingga klien dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat. Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan.