Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 24 Maret 2018

    yuliantomi

    bagaimana hukumnya bila kepala desa membangun paud/ balai desa. menggunakan dana desa 2017 tapi pembangunannya belum selesai padahal sudah 2018.kena pasal aa kades tersebut.

  • 11 Desember 2018

    Dijawab Oleh -

    DIjawab oleh : Dicky Mochammad Faisal, S.H. (Penyuluh Hukum BPHN) Terima kasih atas pertanyaannya. Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 22/2015”) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 8/2016”). Pasal 1 angka 2 PP 8/2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di desa ini sudah sesuai dengan Permen No 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Selain untuk infrastruktur dan penguatan ekonomi, dana desa juga diprioritaskan untuk membangun pelayanan dasar seperti Paud dan Posyandu. menjelaskan dana desa terdiri dari dua hal. Yang pertama dana desa yang bersumber dari APBN dan dana desa yang bersumber dari APBD. “Usai digunakan sesuai dengan prioritas seperti yang tertera dalam Permen no 21 tahun 2015, selanjutnya adalah transparansi dalam pelaporan penggunaan dana desa. Perlu ada laporan yang ditempel di kantor kepala desa mengenai penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa dana desa bener dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dana desa hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta perekonomian desa. “Penggunaan dana desa di luar tiga ketentuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peruntukan, Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017 disebutkan bahwa anggaran dana desa dilarang dipakai untuk membangun Balai Desa, tempat beribadah, gapura dan pagar lingkungan. Menurut Menteri Marwan Jafar mengatakan "Selain untuk infrastruktur dan penguatan ekonomi, dana desa juga diprioritaskan untuk membangun pelayanan dasar seperti Paud dan Posyandu”. Sehingga Jelas dimaknai Dana desa tidak boleh dibuat membangun kantor karena esensi dari program dana desa adalah memberikan stimulus sebagai pembangkit ekonomi di desa. Dana tersebut bisa digunakan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) yang keuntungannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan desa. "BUMDes adalah milik desa, sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk membangun kantor desa atau kebutuhan lainnya. Demikian, semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman saudara.