Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 15 Maret 2018

    Adi

    bagaimana keberlakukan perda yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?

  • 5 Juni 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Drs. Abdullah, S.H. Permasalahan : Bagaimana keberlakuan Perda yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Nasihat : Atas permasalahan di atas, kami berasumsi bahwa Perda yang Anda maksudkan adalah Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Apabila ada Perda yang telah diundangkan dalam Lembara Daerah, akan tetap berlaku sepanjang Perda tersebut belum dicabut, dinyatakan tidak berlaku, dinyatakan tidak sah. Penjelasan : Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1) : Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pasal 31 ayat (2) : Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pasal 31 ayat (3) : Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Pasal 31 ayat (4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu atas keberlakuan Perda yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bisa melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang diberitakan dalam Kompas.com, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa " perda provinsi dan" yang tercantum dalam Pasal 251 ayat 7, serta Pasal 251 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini merupakan putusan MK atas uji materi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terkait pembatalan Perda oleh Gubernur dan Menteri. Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 Ayat 1, 2, 7 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya putusan MK ini, maka Menteri Dalam Negeri tidak lagi bisa mencabut Perda provinsi. MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu. Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa Pasal 251 Ayat 2, 3, dan 4 UU Pemda sepanjang mengenai perda kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. "Oleh karena dalam Pasal 251 Ayat 1 dan Ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai pembatalan perda provinsi melalui mekanisme executive review maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula untuk permohonan para pemohon a quo. Sehingga Mahkamah Berpendapat, Pasal 251 Ayat 1 dan 4 UU 23/2013 sepanjang frasa ' Perda Provinsi dan' bertentangan dengan UUD 1945," demikian bunyi putusan MK, Rabu (14/6/2017). Referensi : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. https://nasional.kompas.com/read/2017/06/14/22392261/putusan.mk.cabut.kewenangan.mendagri.batalkan.perda.provinsi