Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 5 Maret 2018

    Rezko

    Saya ingin bertanya, bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien menurut undang undang, ada kasus pasien menerima kesalahan dalam diagnosa penyakit, hasil pemeriksaan rumah sakt satu dengan yg lainnya berbeda, dari kesalahan diagnosa penyakit tersebut menyebabkan tidak tepatnya pemberian obat penyembuhan dan salahnya dalam memberikan penanganan terhadap penyakit yg sebenarnya di derita dan menyebabkan pasien meninggal dunia, sudah mengajukan gugatan di PN, banding di PT dan akhir di MA ketiganya tidak memenangkan pihak almarhum dengan alasan kurang bukti padahal sudah ada bukti bukti dan menghadirkan saksi ahli

  • 6 April 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Dengan kondisi yang disampaikan, perkara yang bapak hadapi termasuk ke dalam kegiatan malpraktik di bidang kesehatan. Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau ilegal atau sikap immoral. Selanjutnya Pasal 45 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menjelaskan sebagai berikut: 1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan; 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap; 3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup: - diagnosis dan tata cara tindakan medis; - ujuan tindakan medis yang dilakukan; - alternatif tindakan lain dan risikonya; - risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan - prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. 4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. 5. Setiap tindakan, kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, Tindakan dokter apabila tidak memberikan laporan atau meminta persetujuan dari pihak keluarga korban merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal di atas. Tujuan utama dalam meminta persetujuan ialah untuk memberikan informasi dan meminta persetujuan terkait tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Mengingat bahwa kondisi korban sangat kritis dan memiliki resiko tinggi dalam penanganannya, maka hal tersebut sesuai dengan pasal 45 ayat (5) UU Praktik Kedokteran wajib mendapatkan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan, dalam hal ini bisa pihak keluarga, bisa pihak yang mengampu pasien atau pihak lain yang berhubungan dan dekat dengan pasien. Apabila dokter terbukti lalai dalam menangani korban pada saat masih hidup dan saat pelaksaanaan operasi sehingga menyebabkan matinya pasien dapat dihukum. Kelalaian yang terbukti ini sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang menjelaskan bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Selain ketentuan di atas tersebut, tindakan malpraktik dapat juga dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan Apabila melihat proses yang telah dilakukan mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan banding serta telah melalui proses kasasi di MA maka artinya kesempatan untuk memperoleh keadilan telah dilakukan hingga upaya terakhir. Terkait adanya indikasi adanya kesalahan atau kelalaian pemberian obat tersebut harus dibuktikan. Adapun pengajuan alat bukti dan saksi ahli merupakan rangkaian di dalam proses peradilan dan telah mendapat putusan dari hakim di setiap tingkat pengadilan hingga kasasi di MA. Putusan tersebut telah in kracht (berkekuatan hukum tetap) dan itulah yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. MA memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan. Pengertian Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan.. Setelah inkracht, apabila dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan, maka yang dapat dilakukan adalah upaya hukum luar biasa yaitu melakukan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.