Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 24 Februari 2018

    yani

    orang tua punya sebidang tanah utk dwariskn, dan menurut kesepakatan anak2ny, tanah itu d sertifikatkn dengan dwakili 1 org anakny,,namun setelah sertifikat itu jdi, anak pemilik nama di sertifikat itu malah ingin mengambil hak tanah tersebut seorang diri(serakah),,dan tidak peduli terhadap bagian waris saudara2nya,, apakah ank yg serakah itu bisa terkena kasus pidana/perdata??

  • 20 Maret 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Yuliawiranti, SH., MH., CN. Berdasarkan permasalahan hukum yang disampaikan klien, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa: (4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. (5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (4) dan (5) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatur bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada para penerima ahli waris yang berhak sebagai hak bersama tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris. 3. Bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris. (Penjelasan Pasal 42 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, atas sebidang tanah yang diwariskan tersebut, harus dibuatkan surat tanda bukti sebagai ahli waris terlebih dahulu, bisa berupa Akta Keterangan Hak Mewaris atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris yang merupakan penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, ini merupakan dasar untuk dilakukan balik nama sertifikat. 5. Bahwa mengenai kasus ini, berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata, diatur bahwa: (1) Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. (2) Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. (3) Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan, dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik. 6. Tetapi sebelum diajukan gugatan secara perdata, terlebih dahulu diupayakan cara musyawarah untuk tercapai mufakat karena melibatkan anggota keluarga yang notabene adalah saudara kandung dari klien sendiri sesama para ahli waris, alangkah baiknya solusi terbaiknya adalah “win-win solution” bukan permusuhan diantara para saudara kandung.