Legal Smart Channel - Gaya Hidup Cerdas Hukum

  • 22 Februari 2018

    Vina

    Dengan hormat Saya mau minta tolong saran untuk saudara saya yang WNA dan berdomisili di LN. Kedua orangtua kami sudah meninggal dan Surat Keterangan Hak Waris (SKW) sudah dikeluarkan untuk semua ke 7 orang anak termasuk yang WNA. Pertanyaan saya adalah sbb.: 1. Apkah benar hak bagian (1/7) dari anak WNA bakal diambil oleh Negara kalau aset belum terjual lebih dari 1 tahun setelah dikeluarkan SKW? 2. Bagaimana prosesnya supaya hak dari anak WNA tsb tidak diambil? 3. Apakah bisa hak anak WNA dihibahkan ke salah satu saudara secara kekeluargaan lewat notaris? 4. Apakah mesti ke Pengadilan Negeri untuk mengcabut nama anak WNA dari SKW? 5. Bagmaiman prosesnya dan surat/dokumen apa saja yang diperlukan untuk pengajuan tsb? 6. Berapa lama prosesnya hingga Surat Keterangan Wasiat yang baru bisa dikeluarkan? 7. Apakah semua anak yang lain juga harus hadir? Terimakasih banyak sebelumnya atas saran dan bantuannya.

  • 28 September 2018

    Dijawab Oleh -

    Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda Leny Ferina Andrianita, SH. Ibu yang baik, . Anda juga tidak menyebutkan agama dari pewaris maupun saudara anda. Oleh karena itu kami akan membahasnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).Untuk pembagian warisan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), pada prinsipnya semua ahli waris berhak atas warisan untuk bagian yang sama besarnya, tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), maupun kewarganegaraan dari ahli waris. Pasal 852 ayat 1 KUHPerdata: “…….dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.” Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata: “Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala…” Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: 1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830) 2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Jadi pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang melarang saudara yang memiliki kewarganegaraan asing untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa warga negara asing tidak dapat mempunyai hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha (Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Oleh karena itu jika saudara anda mendapatkan warisan berupa tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak guna usaha, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ia wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.Supaya hak saudara anda yang WNA tidak diambil aka secepatnya untuk bagiannya tersebut dijual kalau berupa tanah, atau hak guna bangunan atau hak guna usaha, dan bisa diberikan dalam bentuk tunai bagiannya tersebut. Hibah adalah sebuah akad yang dilakukan untuk menyerahkan hak miliknya kepada orang lain sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Hibah juga bisa diartikan sebagai hadiah atau sumbangan yang merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain baik dalam bentuk harta atau hal lainnya.Untuk hibah asalkan yang menghibahkan ikhlas dan ada surat keterangan tertulis dari yang menghibahkan sesuai dengan persyaratna hukumnya maka bisa dilaksanakan, Persyaratan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai hibah, agar nantinya hibah tersebut sah dan juga tidak berpotensi menimbulkan konflik pada masa mendatang, maka terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, dan berikut ini di antaranya: 1. Orang yang mana akan memberikan hibah, maka harus menandatangani surat pernyataan hibah di atas kertas yang sudah dilengkapi dengan materai. Di dalam surat pernyataan tersebut juga dijelaskan mengenai jenis harta, nilai dan juga kepada siapa pemberian tersebut ditujukan. Selain itu juga harus terdapat saksi dari pihak lain yang mana bisa dipercaya juga kalau bisa dilakukan di depan Notaris karena notaris sudah mewakili pejabat pemerintah sehingga tidak perlu dilakukan ke Pengadilan Negeri , serta harus ditandatangani para calon ahli waris dari pemberi hibah agar nantinya tidak muncul masalah. 2. Kemudian jika surat pernyataan hibah tersebut sudah ditandatangani, maka juga perlu dilengkapi dengan pengurusan surat bukti kepemilikan dari suatu harta, dalam artian surat yang tadinya dengan nama pemilik harta, diganti dengan penerima harta. 3. Dan jika memang semua kepengurusan tersebut sudah selesai, maka harta tersebut harus diserahkan secara tunai dan tidak sekedar baru dijanjikan. Selain itu pemberi hibah tentu saja harus benar – benar memiliki harta tersebut dan dilakukan secara ikhlas dan sepakat. Untuk pencabutan nama anak WNA dari Surat Keterangan Hak Waris tidak perlu ke Pengadilan Negeri cukup dilakukan di depan notaris karena telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan. Selain itu, dalam hal pewarisan notaris juga membuat surat keterangan waris yang merupakan akta di bawah tangan dan bukan merupakan akta notaris. Adapun surat keterangan waris (verklaring van erfrecht) yang dibuat oleh notaris adalah keterangan waris yang dibuat bagi ahli waris dari warga/golongan keturunan Tiong Hoa. Surat keterangan waris tersebut dibuat di bawah tangan, tidak dengan akta notaris. Pembuatan surat keterangan waris bagi keturunan Tiong Hoa oleh notaris, mengacu pada surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu:Untuk dapat melakukan permohonan surat keterangan wasiat, Saudara harus mengakses halaman aplikasi AHU Online dengan mengakses ahu.go.id dan memilih menu wasiat. Sebelum mengakses halaman AHU Online, kami informasikan agar Saudara menyiapkan berkas-berkas untuk diunggah sebagai berikut: - Surat Permohonan (Wajib); - Unggah Sertifikat/ Akta / Surat Kematian atas nama Almarhum/Almarhumah yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil/Pejabat yang berwenang serta fotokopi yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang (Wajib); - Surat Ganti Nama atas nama Almarhum/Almarhumah jika pernah melakukan ganti nama; - Akta Kelahiran atas nama Almarhum/Almarhumah; - Akta Perkawinan atas nama Almarhum/Almarhumah; - Surat Keterangan Wasiat AHU, hasil dari permohonan sebelumnnya (jika ada). Adapun biaya yang ditetapkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk Pemberian Surat Keterangan Wasiat adalah Rp 250.000,- per Surat Keterangan Wasiat. dengan disertai saksi-saksi termasuk dari pihak ahli waris lainnya, sedangkan untuk dokumen yang diperlukan notarisnya yang akan mengurusnya. Untuk lebih jelasnya, Saudara dapat mengikuti langkah-langkah pengurusan Surat Keterangan Wasiat melalui link berikut: http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=wasiat#permohonan_surat_keterangan_wasiat Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.